Sumatera Barat, dorlanhikmah.com – ABS-SBK menjadi pesan utama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Musda XI MUI Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Ia mengajak MUI memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk membimbing umat dan menjaga nilai budaya Minangkabau.
Mahyeldi menilai ulama memegang peran penting dalam menjaga falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Menurutnya, falsafah itu menjadi identitas masyarakat Sumatera Barat.
Musda XI MUI Sumbar berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar pada Sabtu (11/7/2026). Panitia menggelar kegiatan itu selama dua hari, yakni 11–12 Juli 2026, dengan tema “Meneguhkan Khidmat Ulama untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Umat.”
Mahyeldi Harapkan Musda Hasilkan Keputusan Terbaik
Mahyeldi menyambut para ulama dan pimpinan organisasi Islam dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Ia berharap Musda melahirkan keputusan yang mampu memperkuat peran MUI dalam kehidupan keagamaan.
Selain itu, ia meminta MUI terus mendukung pembangunan daerah melalui pembinaan umat.
“Mudah-mudahan Musyawarah Daerah MUI Sumatera Barat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik yang membawa manfaat bagi umat dan daerah,” ujar Mahyeldi.
Ulama Menjadi Penjaga Nilai Minangkabau
Mahyeldi menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat menegaskan falsafah ABS-SBK dan adat salingka nagari sebagai landasan kehidupan masyarakat.
Ia menilai ulama menjaga agar nilai tersebut tetap hidup. Ulama juga memberikan teladan kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Kalau tidak ada bimbingan ulama, tentu falsafah ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’ tidak akan membumi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang,” katanya.
Perantau Minang Ikut Mengingatkan Pentingnya Identitas Daerah
Mahyeldi mengatakan kepedulian terhadap budaya Minangkabau juga datang dari para perantau. Ia mencontohkan masukan dari perantau Minang di Amerika Serikat.
Mereka mengingatkan pentingnya menjaga budaya dan syariat Islam. Menurut Mahyeldi, kepedulian itu menunjukkan kuatnya ikatan masyarakat Minang dengan daerah asal.
Karena itu, ia menegaskan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ia mengutip Surah At-Taubah ayat 122 untuk menegaskan tanggung jawab ulama dalam membimbing masyarakat.
“Dalam situasi saat ini, peran ulama semakin penting untuk membimbing umat sekaligus menjaga nilai-nilai yang menjadi identitas masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.
Sekjen DPP MUI Soroti Tantangan Kebangsaan
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MUI, Dr. Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa ulama mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. Ia menolak anggapan bahwa ulama hadir untuk kepentingan politik ataupun kepentingan sesaat.
Menurut Amirsyah, persoalan bangsa dan persoalan umat harus diselesaikan secara bersama.
“Ulama dilahirkan untuk berkhidmat kepada agama, bangsa, dan negara. Tantangan yang kita hadapi hari ini bukan hanya persoalan keumatan, tetapi juga persoalan kebangsaan yang harus diselesaikan bersama,” katanya.
Selain itu, Amirsyah menilai pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar. Pengelolaan yang baik mampu mendukung kesejahteraan umat sekaligus memperkuat pembangunan bangsa.
Ketua MUI Sumbar Dorong Sinergi Ulama dan Umara
Ketua Umum MUI Sumatera Barat, Dr. Zulkarnaini, menjelaskan bahwa ulama menjalankan dua peran utama. Ulama menjadi khadimul ummah atau pelayan umat sekaligus shadiqul hukumah atau mitra pemerintah.
Menurutnya, kedua peran itu harus berjalan bersama untuk menghadapi berbagai persoalan sosial.
“Ulama memiliki fatwa, tausiah, dan taujihat, namun implementasinya membutuhkan dukungan pemerintah. Karena itu, sinergi ulama dan umara menjadi sangat penting dalam menjaga umat dan membangun Sumatera Barat,” ujarnya.(ust)
Komentar