Jakarta, dorlanhikmah.com – Mahkamah Konstitusi kembali menyoroti sistem kuota internet yang hangus setelah masa aktif berakhir. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, hakim mempertanyakan nasib sisa kuota pelanggan yang tidak lagi bisa digunakan meski jumlahnya masih banyak.
Polemik fiqih kuota internet hangus pun kembali menarik perhatian karena menyangkut hak kepemilikan pengguna dan konsep transaksi dalam hukum Islam.
Masyarakat selama ini menganggap kuota internet sebagai barang yang sudah menjadi milik penuh setelah transaksi selesai. Namun operator memandang layanan internet sebagai jasa dengan batas waktu tertentu. Perbedaan sudut pandang itu memunculkan perdebatan hukum sekaligus kajian fiqih muamalah yang cukup panjang.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan regulasi negara, tetapi juga menyentuh prinsip keadilan dalam transaksi. Karena itu, banyak ulama mulai membahas posisi kuota internet dalam akad jual beli dan ijarah.
MK Pertanyakan Sisa Kuota Pelanggan
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan layanan internet berbasis kuota dan masa aktif.
Perkara itu muncul setelah pasangan suami istri menggugat sistem paket data yang membuat kuota hangus ketika masa aktif habis. Mereka menilai operator merugikan pelanggan karena menghapus sisa kuota yang sebenarnya masih bisa dipakai.
Hakim konstitusi Guntur Hamzah lalu mempertanyakan posisi sisa kuota tersebut. Ia memberi contoh seseorang membeli paket internet 10 GB seharga Rp25 ribu. Ketika pengguna baru memakai 9 GB, operator tetap menutup akses setelah masa aktif selesai.
Menurut Guntur, masyarakat memandang kuota internet sebagai barang yang sudah mereka beli. Karena itu, pelanggan merasa berhak memakai seluruh kuota tanpa kehilangan sisa paket akibat batas waktu.
Operator memiliki pandangan berbeda. Mereka menganggap layanan internet sebagai jasa akses jaringan yang memang memiliki batas penggunaan tertentu.
Kuota Internet dalam Kajian Fiqih
Fiqih muamalah tidak hanya membahas transaksi barang fisik. Para ulama juga mengakui manfaat dan jasa sebagai komoditas yang sah untuk diperjualbelikan.
Karena itu, transaksi paket internet pada dasarnya dapat masuk dalam akad yang dibolehkan syariat. Dalam praktiknya, pengguna membeli manfaat berupa akses jaringan internet sesuai jumlah kuota tertentu.
Kitab I’anatut Thalibin menjelaskan:
هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام، لا على وجه القربة
Artinya:
“Jual beli adalah akad tukar-menukar yang melahirkan kepemilikan barang atau manfaat secara permanen dan bukan dalam bentuk pemberian cuma-cuma.”
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa manfaat juga dapat menjadi objek transaksi. Dalam layanan internet, manfaat itu berbentuk akses jaringan yang dipakai pelanggan untuk membuka berbagai layanan digital.
Seseorang yang membeli paket 100 GB berarti memperoleh hak menggunakan akses internet sesuai jumlah tersebut.
Ulama Mengakui Manfaat sebagai Harta
Para ulama klasik sudah lama memasukkan manfaat ke dalam kategori harta yang memiliki nilai ekonomi.
Imam Muhammad bin Khatib Asy-Syirbini dalam Kitab Mughnil Muhtaj menulis:
الأموال تنقسم إلى أعيان ومنافع
Artinya:
“Harta terbagi menjadi dua, yaitu benda konkret dan manfaat.”
Pandangan tersebut memperkuat posisi kuota internet sebagai komoditas abstrak atau maal i’tibari yang memiliki nilai manfaat.
Karena itu, mayoritas ulama kontemporer menerima transaksi paket data selama akad berjalan jelas dan tidak memunculkan penipuan ataupun ketidakadilan.
Namun sistem kuota hangus tetap memunculkan persoalan baru karena operator membatasi penggunaan kuota dengan masa aktif tertentu.
Masa Aktif Jadi Titik Persoalan
Konsep jual beli dalam fiqih menekankan perpindahan hak milik secara penuh kepada pembeli. Setelah transaksi selesai, pembeli berhak memakai barang atau manfaat tanpa batasan sepihak.
Sistem kuota hangus justru menimbulkan pembatasan baru. Operator menghentikan akses pelanggan ketika masa aktif selesai meski kuota masih tersisa.
Kondisi itu membuat kepemilikan pelanggan terlihat tidak sempurna.
Kitab Fathul Wahhab menjelaskan:
وعدم تأقيت … فلو قال بعته بكذا شهرا لم يصح
Artinya:
“Akad jual beli tidak boleh dibatasi waktu. Jika seseorang berkata: aku jual barang ini kepadamu selama satu bulan, maka akad tersebut tidak sah.”
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa akad jual beli tidak mengenal pembatasan kepemilikan berdasarkan waktu tertentu.
Karena itu, sebagian ulama memandang sistem kuota hangus bertentangan dengan prinsip dasar jual beli.
Operator Memakai Konsep Jasa
Operator telekomunikasi tidak melihat kuota internet sebagai barang murni. Mereka memosisikan layanan internet sebagai jasa akses jaringan.
Pandangan itu membuat sebagian ulama mencoba memahami transaksi paket internet melalui akad ijarah atau sewa jasa.
Dalam akad ijarah, objek transaksi memang berbentuk manfaat yang dipakai dalam periode tertentu.
Kitab Mughnil Muhtaj menjelaskan:
عقد على منفعة مقصودة معلومة، قابلة للبذل والإباحة، بعوض معلوم
Artinya:
“Akad atas manfaat tertentu yang diketahui, dapat diserahkan, diperbolehkan secara syariat, dan diberikan dengan imbalan yang jelas.”
Melalui konsep tersebut, pelanggan dianggap menyewa akses jaringan internet dari operator sesuai durasi paket yang dipilih.
Perbedaan Jual Beli dan Ijarah
K.H. Afifuddin Muhajir dalam kitab Fathul Mujibul Qarib menjelaskan bahwa akad ijarah memiliki kemiripan dengan jual beli.
Namun kedua akad itu memiliki perbedaan mendasar pada objek dan sifat kepemilikannya.
Dalam jual beli, pembeli memperoleh hak milik secara permanen. Sedangkan dalam ijarah, penyewa hanya memperoleh hak memakai manfaat untuk sementara waktu.
Karena itu, akad ijarah memang mengenal batas waktu penggunaan.
Contohnya seseorang menyewa rumah selama satu tahun atau menyewa kendaraan untuk perjalanan tertentu.
Operator merasa konsep ijarah lebih sesuai untuk layanan internet karena akses jaringan memiliki keterbatasan kapasitas dan waktu penggunaan.
Paket Internet Memiliki Dua Batas
Persoalan baru muncul karena operator tidak hanya membatasi layanan dengan waktu, tetapi juga jumlah kuota.
Misalnya pelanggan membeli paket 100 GB yang hanya berlaku selama 30 hari.
Dalam fiqih ijarah, ulama memang membolehkan pembatasan manfaat. Namun mereka melarang penggunaan dua standar sekaligus jika memunculkan ketidakjelasan.
Imam an-Nawawi dalam Minhajut Thalibin menjelaskan:
ثم تارة تقدر بزمان … وتارة بعمل
Artinya:
“Kadang manfaat dibatasi dengan waktu dan kadang dibatasi dengan pekerjaan.”
Penjelasan itu menunjukkan bahwa akad ijarah dapat memakai salah satu standar, yaitu waktu atau hasil pekerjaan.
Ulama Menolak Standar Ganda
Imam an-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu menjelaskan alasan larangan tersebut.
Beliau menilai penggabungan batas waktu dan hasil pekerjaan dapat memunculkan gharar atau spekulasi.
Dalam kitab itu beliau menulis:
لان الجمع بينهما يزيدها غررا
Artinya:
“Karena menggabungkan keduanya akan menambah unsur gharar.”
Contoh sederhananya terlihat dalam jasa jahit. Seseorang tidak boleh menyewa penjahit selama satu hari untuk menyelesaikan satu baju tertentu.
Jika penjahit selesai lebih cepat, maka sisa waktu menjadi sia-sia. Namun jika pekerjaan belum selesai ketika waktu habis, sengketa baru bisa muncul.
Situasi yang sama juga terjadi pada paket internet.
Pelanggan mungkin belum menghabiskan kuota ketika masa aktif selesai. Akibatnya, operator menghapus sisa kuota meski pelanggan sudah membayarnya.
Ada Pendapat yang Lebih Longgar
Sebagian ulama tetap membuka ruang toleransi terhadap praktik semacam itu.
Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan bahwa akad tetap sah jika hasil penggunaan menjadi standar utama, sedangkan batas waktu hanya berfungsi untuk mempercepat pemanfaatan layanan.
Beliau menulis:
نعم إن قصد التقدير بالعمل فقط وإن ذكر الزمن للحمل على التعجيل صح
Artinya:
“Jika pembatasan sebenarnya hanya berdasarkan pekerjaan, sedangkan penyebutan waktu hanya untuk mendorong percepatan, maka akadnya sah.”
Pendapat tersebut memberi ruang bagi layanan digital modern untuk menyesuaikan sistemnya dengan kebutuhan teknologi saat ini.
Namun banyak pihak tetap meminta operator memperbaiki mekanisme kuota hangus agar pelanggan tidak terus merasa dirugikan.
Perlu Solusi yang Lebih Adil
Banyak pelanggan berharap operator mengubah sistem kuota hangus menjadi lebih fleksibel.
Sebagian masyarakat mengusulkan akumulasi sisa kuota ke bulan berikutnya. Ada juga yang meminta operator memperpanjang masa aktif otomatis selama kuota masih tersedia.
Solusi lain muncul dalam bentuk paket internet tanpa batas masa aktif sehingga pelanggan bebas memakai kuota sesuai kebutuhan.
Langkah seperti itu dianggap lebih dekat dengan prinsip keadilan dalam fiqih muamalah.
Islam melarang transaksi yang merugikan salah satu pihak.
Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.” (QS An-Nisa: 29)
Ayat tersebut mengingatkan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi.(ust)
Komentar