Jawa Timur, dorlanhikmah.com – Kementerian Agama segera menggelar Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) VI di Jawa Timur. Agenda pramuka santri ini berpusat di Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Malang pada 30 September hingga 6 Oktober 2026.
Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, menegaskan keberagaman peserta dari pelbagai pondok pesantren. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi PPSN VI di Malang pada Jumat, 4 September 2026.
Komposisi Regu Harus Cerminkan Keberagaman Santri
Basnang meminta panitia menyusun komposisi regu secara heterogen tanpa dominasi pondok pesantren tertentu. Langkah ini bertujuan menjadikan PPSN VI sebagai ruang perjumpaan santri dari seluruh penjuru Indonesia.
Setiap regu perwakilan provinsi wajib memuat santri dari pelbagai satuan pendidikan pesantren. Keberagaman tersebut mencakup jenjang SMK, SMA, Madrasah Aliyah, Satuan Pendidikan Mu’adalah, hingga Pendidikan Diniyah Formal.
Seleksi Alami dan Percepatan Kesiapan Teknis
Pihak Kemenag mengakui keterbatasan anggaran dalam menggelar proses seleksi peserta secara khusus. Kendati demikian, daerah tetap harus mengarahkan proses seleksi alami guna memastikan kelayakan peserta.
Di samping itu, Basnang mendesak panitia daerah segera menuntaskan seluruh kebutuhan teknis. Panitia perlu mematangkan petunjuk teknis, kesiapan master of agenda, hingga skenario pembukaan acara.
Pembentukan Karakter dan Aspek Keselamatan Peserta
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Agung Subagyo, menilai PPSN sebagai agenda strategis. Kegiatan ini memadukan nilai kepramukaan dengan pembentukan karakter serta kecakapan hidup para santri.
Agung menekankan pentingnya jaminan keselamatan bagi sekitar 1.600 santri dan pendamping. Tim gabungan telah menyiagakan pos kesehatan, ambulans, rumah sakit rujukan, hingga skenario evakuasi darurat.
Sinergi Lintas Sektor dan Pendekatan Creative Financing
Suksesnya acara ini mengandalkan sinergi Kemenag RI, Kanwil Kemenag Jatim, dan Pemkab Malang. Sektor lain seperti Gerakan Pramuka dan pengelola pesantren turut memperkuat koordinasi lapangan.
Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, mendorong penerapan creative financing untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Pemkab Malang membuka peluang kerja sama transparan melalui program CSR, BUMD, BUMN, hingga sektor perbankan.(ust)
Komentar