Mesir Tegas Menolak Rencana Pemindahan Warga Gaza dari Tanah Kelahiran

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 19:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty.(poto: istimewa).

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty.(poto: istimewa).

Jakarta, dorlanhikmah.com – Pemerintah Mesir menanggapi secara tegas isu yang menyebut rencana pemindahan warga Gaza masih berada di meja pembahasan. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menegaskan bahwa pihak Kairo siap mengerahkan seluruh kekuatan untuk membendung langkah tersebut.

Abdelatty menyebut upaya pemindahan paksa tersebut sebagai garis merah yang tidak boleh dilewati oleh pihak mana pun. Negara-negara Arab dan Muslim juga memegang sikap serupa untuk melindungi hak-hak mendasar rakyat Palestina.

Dalam wawancara khusus dengan kantor berita Wafa, Abdelatty menyoroti istilah pemindahan sukarela yang sering digaungkan. Ia menilai konsep tersebut kehilangan makna ketika pihak tertentu menciptakan kondisi kehidupan yang kian mustahil di Gaza.

Pemerintah Mesir Tegaskan Penolakan Rencana Pemindahan Warga Gaza

Pihak luar yang memaksa warga pergi dalam situasi krisis telah melanggar ketentuan hukum internasional secara nyata. Tindakan tersebut mengabaikan hak-hak sipil penduduk yang hidup di bawah wilayah pendudukan.

Mesir memastikan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi terlaksananya skenario pemindahan penduduk tersebut. Pemerintah Mesir memegang teguh komitmen agar seluruh warga Palestina tetap bertahan di tanah kelahiran mereka.

Baca Juga :  Munas NU 2026 Bahas Pengelolaan Dana Haji dan Evaluasi Skema Subsidi Silang Jamaah

Keterangan Abdelatty ini juga mengutip laporan resmi MEHR News Agency pada Ahad kemarin. Pernyataan tersebut mempertegas posisi diplomatik Kairo yang konsisten mendukung kedaulatan Palestina.

Mesir Soroti Praktik Aneksasi Di Wilayah Tepi Barat

Selain persoalan Gaza, Abdelatty menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi pelanggaran di wilayah Tepi Barat. Ia menggambarkan situasi di Tepi Barat sebagai bentuk aneksasi diam-diam yang berlangsung secara sistematis.

Praktik aneksasi de facto ini merusak prospek pembentukan negara Palestina yang merdeka secara langsung. Mesir mendesak komunitas internasional agar segera menghentikan berbagai tindakan sepihak yang merugikan tersebut.

Kondisi lapangan yang semakin memburuk memperlihatkan penderitaan warga sipil yang terus meluas. Akses terhadap fasilitas medis dan kebutuhan dasar semakin terbatas akibat tekanan keamanan yang ketat.

Kementerian Kesehatan Rilis Data Jumlah Korban Jiwa Gaza

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa rumah sakit setempat baru saja menerima jenazah dua warga Palestina. Kedua korban tersebut menghembuskan napas terakhir akibat luka berat dari serangan sebelumnya.

Baca Juga :  Aa Gym Tegaskan Akhlak Mulia Lebih Utama dari Jabatan dan Harta dalam Kehidupan

Selain itu, serangan terbaru juga menyebabkan enam warga lainnya mengalami luka-luka dan membutuhkan perawatan medis. Sejak gencatan senjata dimulai Oktober tahun lalu, serangan harian telah menewaskan seribu lebih warga Gaza.

Data resmi mencatat sebanyak 1.257 orang tewas dan 4.131 orang luka-luka selama periode gencatan senjata tersebut. Angka ini menambah panjang daftar korban akibat rangkaian konflik bersenjata yang tiada henti.

Secara keseluruhan, akumulasi korban jiwa sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai angka puluhan ribu orang. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi total korban tewas menyentuh 73.384 orang dan korban luka mencapai 174.242 orang.

Dua warga lainnya meninggal dunia akibat luka lama yang tak kunjung membaik. Otoritas kesehatan terus mendata seluruh dampak serangan untuk memastikan keakuratan informasi kepada publik dunia.(ar)

Berita Terkait

Restoran Tanpa Sertifikat Halal Terancam Ditutup Permanen Mulai 2026
Wajib Sertifikat Halal 2026: BPJPH Minta Restoran dan UMK Segera Urus Legalitas
Seleksi Petugas Haji 2027 Resmi Dibuka, Cek Jadwal Dan Kisi-Kisi Soal Tes CAT
Aturan Wajib Halal 2026 Segera Berlaku Pelaku Usaha Diminta Segera Urus Sertifikasi
Gus Kikin Pimpin PBNU 2026–2031, Ajak NU Kembali ke Qanun Asasi
BKIM IPB Gelar Diskusi Publik Kawal Perwali P4S Bogor
Wali Kota Pariaman Melantik Pimpinan Baznas Baru Periode 2026-2031
Gus Kikin Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU 2026-2031
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 20:33 WIB

Restoran Tanpa Sertifikat Halal Terancam Ditutup Permanen Mulai 2026

Rabu, 2 September 2026 - 20:26 WIB

Wajib Sertifikat Halal 2026: BPJPH Minta Restoran dan UMK Segera Urus Legalitas

Rabu, 2 September 2026 - 20:14 WIB

Aturan Wajib Halal 2026 Segera Berlaku Pelaku Usaha Diminta Segera Urus Sertifikasi

Selasa, 1 September 2026 - 14:53 WIB

Gus Kikin Pimpin PBNU 2026–2031, Ajak NU Kembali ke Qanun Asasi

Selasa, 1 September 2026 - 14:46 WIB

BKIM IPB Gelar Diskusi Publik Kawal Perwali P4S Bogor

Berita Terbaru

Peserta komisi bahtsul masail waqi'iyah.(poto: istimewa).

Fiqih

Hukum Komersialisasi Data DNA Menurut Muktamar NU

Kamis, 3 Sep 2026 - 16:27 WIB