Menteri Haji Sebut Transformasi Layanan Haji 2026 Terbukti Sukses

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 16:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden atas pembentukan kementerian baru tersebut saat menghadiri acara di Gedung BPS Jakarta.(poto: republika).

Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden atas pembentukan kementerian baru tersebut saat menghadiri acara di Gedung BPS Jakarta.(poto: republika).

Jakarta, dorlanhikmah.com – Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia 2026 meraih skor 83,28 poin dengan kategori memuaskan. Capaian angka tersebut membuktikan bahwa jemaah haji merasakan langsung hasil positif dari transformasi pelayanan.

Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden atas pembentukan kementerian baru tersebut saat menghadiri acara di Gedung BPS Jakarta. Menurut beliau, masyarakat kini tidak hanya menilai perbaikan kualitas haji dari pengamatan kualitatif di lapangan saja.

Data kuantitatif resmi dari BPS makin memperkuat bukti keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Beliau menekankan bahwa prestasi ini terasa sangat istimewa karena lahir pada tahun pertama operasional kementerian.

Capaian Indeks Kepuasan Haji Indonesia Alami Peningkatan Positif

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan bahwa nilai IKLHI luar negeri tahun 2026 mengalami lonjakan dari angka sebelumnya. Angka kepuasan tersebut naik signifikan jika membandingkannya dengan raihan tahun 2025 yang berada pada level 81,46 poin.

BPS menggunakan penyempurnaan metodologi baru untuk mengukur kualitas seluruh rangkaian pelayanan haji secara lebih komprehensif. Metodologi mutakhir tahun 2026 ini secara resmi menggantikan sistem pengukuran lama bernama Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia.

Baca Juga :  MUI Tegaskan Fatwa Hukuman Mati Koruptor Sudah Ada Sejak Dua Dekade Lalu

Penerapan indikator baru tersebut menyajikan data yang lebih objektif mengenai tingkat kepuasan para jemaah di tanah suci. Pemerintah menjadikan hasil pengukuran komprehensif ini sebagai pijakan utama dalam menyusun kebijakan operasional ibadah masa depan.

Kerja Keras Ribuan Petugas Haji Dalam Masa Transisi

Kementerian Haji dan Umrah menyelesaikan seluruh persiapan ibadah haji dalam waktu singkat sekitar tiga hingga empat bulan. Lembaga baru ini menerjunkan kurang lebih 7.000 aparatur di seluruh wilayah Indonesia demi menjamin kelancaran layanan.

Menhaj menegaskan bahwa kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah merupakan buah manis dari kerja keras semua pihak. Beliau memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh aparatur kementerian, petugas di lapangan, serta pemangku kepentingan haji 1447 Hijriah.

Sinergi yang solid antarlembaga terbukti mampu mengatasi berbagai kendala teknis selama masa transisi kelembagaan yang tergolong singkat. Seluruh petugas bekerja tanpa kenal lelah untuk mendampingi jemaah dari keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.

Baca Juga :  BPS Rilis Indeks Kepuasan Layanan Haji 2026

Fokus Evaluasi Layanan Armuzna Dan Rantai Pasok Kemenhaj

Menhaj menyatakan bahwa hasil survei BPS yang memuaskan tidak membuat jajaran kementerian cepat merasa berpuas diri. Pihaknya terus melakukan evaluasi mendalam, khususnya pada kualitas pelayanan vital di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Kemenhaj juga memprioritaskan penguatan pelaksanaan syarat istitha’ah kesehatan bagi seluruh calon jemaah sebelum berangkat ke tanah suci. Langkah antisipatif tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan seluruh ritual ibadah.

Pengembangan layanan haji masa depan akan terus memegang teguh arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginstruksikan agar penyelenggaraan ibadah haji mampu memberikan manfaat nyata dan luas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kemenhaj mewujudkan arahan tersebut dengan cara memperkuat penggunaan produk lokal dan bahan konsumsi dalam rantai pasok haji. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan jemaah, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian nasional secara nyata.(ust)

Berita Terkait

Restoran Tanpa Sertifikat Halal Terancam Ditutup Permanen Mulai 2026
Wajib Sertifikat Halal 2026: BPJPH Minta Restoran dan UMK Segera Urus Legalitas
Seleksi Petugas Haji 2027 Resmi Dibuka, Cek Jadwal Dan Kisi-Kisi Soal Tes CAT
Aturan Wajib Halal 2026 Segera Berlaku Pelaku Usaha Diminta Segera Urus Sertifikasi
Gus Kikin Pimpin PBNU 2026–2031, Ajak NU Kembali ke Qanun Asasi
BKIM IPB Gelar Diskusi Publik Kawal Perwali P4S Bogor
Wali Kota Pariaman Melantik Pimpinan Baznas Baru Periode 2026-2031
Gus Kikin Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU 2026-2031
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 20:33 WIB

Restoran Tanpa Sertifikat Halal Terancam Ditutup Permanen Mulai 2026

Rabu, 2 September 2026 - 20:26 WIB

Wajib Sertifikat Halal 2026: BPJPH Minta Restoran dan UMK Segera Urus Legalitas

Rabu, 2 September 2026 - 20:14 WIB

Aturan Wajib Halal 2026 Segera Berlaku Pelaku Usaha Diminta Segera Urus Sertifikasi

Selasa, 1 September 2026 - 14:53 WIB

Gus Kikin Pimpin PBNU 2026–2031, Ajak NU Kembali ke Qanun Asasi

Selasa, 1 September 2026 - 14:46 WIB

BKIM IPB Gelar Diskusi Publik Kawal Perwali P4S Bogor

Berita Terbaru

Peserta komisi bahtsul masail waqi'iyah.(poto: istimewa).

Fiqih

Hukum Komersialisasi Data DNA Menurut Muktamar NU

Kamis, 3 Sep 2026 - 16:27 WIB