Jakarta, dorlanhikmah.com – Zakat perusahaan menjadi pembahasan penting seiring berkembangnya dunia usaha modern yang semakin kompleks.
Oleh karena itu, Islam menetapkan kewajiban zakat perusahaan bagi setiap harta yang tumbuh dan memenuhi syarat nisab serta haul, baik pada individu maupun badan usaha.
Selain itu, perusahaan yang mengelola aset dan memperoleh keuntungan secara berkelanjutan memikul tanggung jawab spiritual sekaligus sosial untuk menunaikan zakat. Dengan demikian, Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola dan dibersihkan melalui zakat.
Di sisi lain, dalam sistem ekonomi modern, perusahaan tidak hanya berperan sebagai entitas administratif. Sebaliknya, perusahaan mengelola kekayaan besar yang terus bergerak sehingga ulama memasukkannya dalam pembahasan zakat kontemporer.
Konsep Lembaga dalam Islam dan Hukum Positif
Pada dasarnya, lembaga terbentuk ketika sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Islam tetap mengawasi setiap aktivitas kolektif yang berkaitan dengan pengelolaan harta melalui prinsip syariah.
Dalam konteks hukum Indonesia, lembaga terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, lembaga nirlaba seperti yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Kedua, lembaga profit seperti perusahaan yang berorientasi pada keuntungan.
Lebih lanjut, perbedaan tujuan tersebut memengaruhi cara pengelolaan harta dan menentukan kewajiban zakat yang berlaku pada masing-masing lembaga.
Perbedaan Lembaga Nirlaba dan Perusahaan
Pada perusahaan, pengelolaan modal dan aset dilakukan untuk menghasilkan keuntungan yang terus berkembang. Oleh karena itu, nilai kekayaan perusahaan cenderung meningkat seiring aktivitas bisnis yang berjalan.
Sementara itu, lembaga nirlaba mengelola dana untuk kepentingan sosial. Di samping itu, lembaga ini menyalurkan dana untuk pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan tanpa tujuan akumulasi keuntungan pribadi.
Dengan demikian, orientasi yang berbeda ini menentukan posisi zakat dalam masing-masing lembaga. Karena zakat diwajibkan atas harta yang berkembang, maka perusahaan lebih dekat dengan objek zakat dibandingkan lembaga nirlaba.
Dalil Al-Qur’an tentang Zakat
Allah Swt. menegaskan kewajiban zakat dalam firman-Nya:
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka…” (Q.S. at-Taubah [9]: 103)
Selain itu, Allah juga menjelaskan kelompok penerima zakat dalam firman-Nya:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا…
“Sesungguhnya zakat itu untuk orang fakir, miskin, amil zakat…” (Q.S. at-Taubah [9]: 60)
Dengan demikian, Al-Qur’an tidak hanya mewajibkan zakat, tetapi juga mengatur distribusinya secara sistematis.
Hadis tentang Zakat
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah Saw. menjelaskan:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ…
“…Allah mewajibkan zakat pada harta mereka, diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin.” (H.R. al-Bukhari no. 1395)
Lebih lanjut, hadis ini menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam masyarakat Islam.
Pandangan Fikih tentang Zakat Perusahaan
Dalam kajian fikih, ulama membahas zakat perdagangan (zakat tijarah) sebagai dasar hukum zakat perusahaan modern. Oleh sebab itu, harta yang digunakan untuk perdagangan wajib dizakati apabila mencapai nisab dan haul.
Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa setiap harta yang disiapkan untuk perdagangan wajib dizakati ketika memenuhi syarat tertentu.
Selain itu, Imam an-Nawawi dalam Al-Majmu’ menegaskan bahwa harta dagang termasuk objek zakat karena terus berkembang dan menghasilkan keuntungan.
Dengan demikian, ulama kontemporer menghubungkan konsep tersebut dengan sistem perusahaan modern.
Zakat Perusahaan dalam Ekonomi Modern
Dalam praktik ekonomi modern, perusahaan mengelola berbagai aset seperti kas, piutang, inventaris, dan investasi. Oleh karena itu, seluruh aset tersebut berpotensi berkembang dan menghasilkan keuntungan.
Lebih lanjut, para ulama kontemporer menetapkan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari aset bersih yang telah mencapai nisab dan haul.
Dengan demikian, zakat perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Selain itu, regulasi ini mencakup zakat atas harta individu maupun badan usaha.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menegaskan bahwa setiap harta usaha yang memenuhi syarat syariah termasuk objek zakat. Oleh karena itu, standar zakat perusahaan ditetapkan sebesar 2,5% dari aset bersih atau keuntungan.
Dengan demikian, regulasi ini memperkuat posisi zakat dalam sistem ekonomi nasional.
Perlakuan terhadap Lembaga Nirlaba
Pada dasarnya, lembaga nirlaba tidak mengeluarkan zakat atas seluruh asetnya karena tidak berorientasi pada keuntungan pribadi.
Namun demikian, ketika lembaga nirlaba menjalankan unit usaha komersial, maka bagian usaha tersebut tetap wajib zakat.
Dengan kata lain, Islam memberikan fleksibilitas dalam penerapan zakat sesuai karakter lembaga.
Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa perusahaan modern termasuk objek zakat karena mengelola harta produktif yang terus berkembang.
Selain itu, beliau menegaskan bahwa zakat tidak terbatas pada bentuk klasik, tetapi juga mencakup seluruh bentuk kekayaan dalam sistem ekonomi modern.
Dengan demikian, pandangan ini memperluas cakupan zakat dalam konteks global.
Zakat perusahaan memberikan banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Di satu sisi, zakat membersihkan harta dan meningkatkan keberkahan dalam usaha.
Di sisi lain, zakat juga mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan.
Oleh karena itu, zakat berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat solidaritas umat.(ust)
Komentar