Jakarta, dorlanhikmah.com – Kader senior Nahdlatul Ulama Abdul Hamid Rahayaan mengingatkan para pemegang hak suara agar berhati-hati dalam proses pemilihan pemimpin Muktamar NU mendatang. Keputusan para peserta akan menentukan arah perjalanan organisasi kebangsaan ini secara jangka panjang.
Hamid menegaskan pentingnya menjaga Nahdlatul Ulama agar tetap menjadi rumah besar umat yang bebas dari intervensi pihak luar. Pilihan yang salah berpotensi menyeret organisasi keagamaan terbesar ini ke dalam arus tarik-menarik kepentingan politik.
Ancaman Tarik Menarik Kepentingan Politik Praktis Muktamar
Sebagai warga Nahdliyin yang telah mengabdi lebih dari dua dekade, Hamid mengaku prihatin menyaksikan dinamika internal organisasi saat ini. Ia meminta seluruh peserta Muktamar menempatkan kemaslahatan jam’iyah di atas kepentingan kelompok maupun politik praktis.
Hamid menyampaikan pandangannya mengenai kondisi terkini PBNU di Jakarta pada Senin, 27 Juli 2026. Ia mengimbau seluruh elemen Nahdliyin agar berpikir jernih demi mencegah timbulnya keretakan di antara warga.
Tantangan terbesar Nahdlatul Ulama saat ini tidak hanya berpusat pada agenda regenerasi kepemimpinan semata. Organisasi harus mampu mempertahankan marwah moral serta berdiri tegak di atas semua golongan.
Masyarakat luas selama ini menghormati Nahdlatul Ulama karena perannya sebagai penjaga moderasi dan pengayom umat. Pemimpin baru harus bertindak sebagai perekat bangsa dan menghindari hadirnya polarisasi baru.
Kriteria Pemersatu Umat Dan Rekam Jejak Keulamaan
Hamid meminta para politisi serta kekuatan luar agar tidak mengganggu jalannya proses demokrasi internal organisasi. Pihak eksternal tidak boleh menjadikan ajang Muktamar sebagai arena kontestasi kekuasaan.
Ia mendorong warga Nahdliyin untuk meneliti rekam jejak dan kapasitas kepemimpinan para calon ketua umum. Aspek netralitas menjadi syarat mutlak agar pengurus PBNU mendatang dapat bekerja secara optimal.
Nahdlatul Ulama membutuhkan sosok pemersatu yang mampu merangkul semua kalangan tanpa beban politik. Pemimpin tersebut juga harus memiliki penerimaan yang luas di tingkat nasional maupun internasional.
Hamid memberikan contoh figur bereputasi kuat seperti Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan tokoh senior KH Marsudi Syuhud. Kedua tokoh ini memiliki pengalaman luas dalam mengelola organisasi keagamaan.
Tanggung Jawab Pemegang Hak Suara Pengurus Daerah
Hamid menegaskan bahwa komitmen menjaga kemandirian organisasi jauh lebih penting daripada sekadar mendukung sosok tertentu. Seluruh peserta Muktamar memikul tanggung jawab besar demi masa depan jamaah.
Pengurus wilayah dan pengurus cabang harus menggunakan hak pilih mereka dengan penuh kejujuran serta rasa tanggung jawab. Mereka wajib memilih calon yang bersedia bekerja penuh untuk kemajuan Nahdlatul Ulama.
Keputusan Muktamar akan menentukan keberlanjutan Khidmah organisasi bagi masyarakat Indonesia dalam waktu lama. Pilihan pada sosok yang netral akan mengembalikan fokus organisasi pada pelayanan umat.(ust)
Komentar