Jakarta, dorlanhikmah.com – Syariat Islam mengatur hukum pernikahan secara tegas demi menjaga kehormatan serta tatanan keluarga. Umat Muslim wajib memahami daftar wanita mahram islam agar terhindar dari pernikahan yang dilarang agama. Kementerian Agama mempertegas aturan tersebut dengan merujuk pada landasan Al-Qur’an dan kitab fikih klasik.
Para ulama mengelompokkan larangan pernikahan ini ke dalam dua kategori utama. Kategori pertama berlaku secara permanen, sedangkan kategori kedua berlaku untuk jangka waktu tertentu. Pemahaman yang tepat mengenai batasan ini menjadi syarat mutlak dalam membangun rumah tangga yang sah.
Dalil Al-Qur’an tentang Larangan Menikahi Mahram
Allah SWT telah menetapkan aturan mengenai wanita yang haram dinikahi secara terperinci. Firman-Nya tertuang dalam Surat An-Nisa ayat 22 sampai 23:
وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۗ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًاۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًاࣖ (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمً
Ayat tersebut menegaskan larangan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah pada masa lampau. Perbuatan tersebut tergolong keji, dibenci oleh Allah, dan merupakan jalan yang sangat buruk.
Selain itu, Allah secara rinci melarang laki-laki menikahi ibu kandung, anak perempuan, serta saudara perempuan. Larangan ini juga mencakup bibi dari pihak ayah maupun ibu, hingga keponakan perempuan.
Pembagian Kategori Mahram Menurut Fikih
Syekh Musthafa al-Khin bersama tim penulis menguraikan batasan ini dalam kitab al-Fiqhul Manhaji. Mereka membagi wanita mahram ke dalam kelompok mu’abbadah dan mu’aqqatah.
Penulis kitab al-Fiqhul Manhaji ‘ala Madzhabil Imam as-Syafi‘i memberikan definisi mengenai mahram mu’abbadah:
ويُقْصَدُ بِهَا النِّسَاءُ اللَّاتِي لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَبَدًا، مَهْمَا كَانَتِ الظُّرُوفُ وَالْأَحْوَالُ
Definisi tersebut menegaskan bahwa status keharaman mahram mu’abbadah bersifat permanen. Tidak ada satu pun kondisi atau situasi yang mampu mengubah status hukum tersebut.
Berbeda halnya dengan mahram mu’aqqatah yang menetapkan larangan menikah secara sementara. Laki-laki dapat menikahi wanita tersebut apabila sebab yang menghalanginya telah gugur secara syar’i.
Rincian Mahram Mu’abbadah Permanen
Seseorang terikat status mahram mu’abbadah melalui tiga jalur hubungan yang sah. Tiga jalur tersebut meliputi hubungan darah atau nasab, hubungan pernikahan atau mushaharah, serta hubungan persusuan atau radha’ah.
Hubungan darah melarang seorang laki-laki menikahi tujuh golongan wanita di dalam keluarganya. Golongan pertama mencakup ibu kandung serta nenek dari pihak ayah maupun ibu ke atas.
Golongan kedua meliputi anak perempuan kandung hingga cucu perempuan ke bawah dalam garis keturunan. Selanjutnya, saudara perempuan sekandung, seayah, maupun seibu juga tergolong mahram yang haram dinikahi.
Laki-laki juga tidak boleh menikahi keponakan perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Dua golongan terakhir dari jalur nasab ini mencakup bibi dari pihak ayah serta bibi dari pihak ibu.
Jalur pernikahan atau mushaharah mengharamkan empat golongan wanita secara permanen. Golongan pertama meliputi istri-istri leluhur seperti ibu tiri dan istri kakek ke atas.
Golongan kedua mencakup menantu perempuan serta istri dari cucu laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, golongan ketiga menetapkan ibu mertua serta nenek dari pihak istri sebagai mahram.
Anak tiri beserta keturunannya menjadi golongan keempat yang haram dinikahi secara permanen. Aturan ini berlaku mutlak apabila sang suami telah menggauli ibu dari anak tiri tersebut.
Jalur persusuan atau radha’ah memiliki tujuh golongan yang hukumnya menyerupai hubungan darah. Ibu yang menyusui serta nenek sepersusuan menduduki posisi pertama dalam kategori ini.
Saudara perempuan sepersusuan serta keponakan perempuan dari jalur sepersusuan juga tergolong mahram. Selain itu, bibi sepersusuan dari pihak ayah maupun ibu tetap haram untuk dinikahi.
Golongan terakhir dari jalur persusuan mencakup anak perempuan sepersusuan. Hal ini berlaku bagi anak orang lain yang pernah mendapatkan ASI dari istri pria tersebut.
Rincian Mahram Mu’aqqatah Sementara
Kategori mahram mu’aqqatah melarang pernikahan karena adanya penghalang yang bersifat tidak permanen. Apabila penyebab larangan itu hilang, maka hukum keharamannya ikut gugur secara otomatis.
Saudara ipar perempuan menjadi contoh pertama dalam kategori larangan sementara ini. Seorang suami tidak boleh menikahi adik atau kakak perempuan dari istrinya selama ikatan pernikahan masih berlangsung.
Seseorang baru boleh menikahi mantan iparnya apabila pernikahan dengan sang istri telah berakhir. Perceraian atau kematian istri menjadi syarat hilangnya status larangan tersebut.
Aturan yang sama berlaku bagi bibi dari pihak istri, baik dari garis ayah maupun ibu. Syariat melarang laki-laki mengumpulkan seorang wanita dan bibinya dalam satu ikatan pernikahan yang bersamaan.
Kategori berikutnya mengatur larangan menikahi wanita kelima bagi pria yang telah memiliki empat istri. Pria tersebut harus mengakhiri pernikahan dengan salah satu istrinya terlebih dahulu jika ingin menikah lagi.
Islam juga melarang laki-laki Muslim menikahi wanita musyrik penyembah berhala. Namun, wanita tersebut menjadi halal di nikahi apabila ia telah berpindah agama dan memeluk Islam.
Wanita yang masih berstatus sebagai istri orang lain juga haram untuk dinikahi. Pria lain baru bisa menikahinya setelah ikatan pernikahan wanita tersebut putus dan masa iddahnya selesai.
Larangan serupa berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah akibat cerai atau meninggal dunia. Pria harus menunggu hingga masa iddah wanita tersebut berakhir secara sempurna sebelum melangsungkan akad.
Golongan terakhir mencakup wanita yang telah menerima talak tiga dari suaminya. Mantan suami tidak boleh menikahi wanita itu kembali secara langsung sebelum syarat-syarat tertentu terpenuhi.
Wanita tersebut harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain secara sah dan melakukan hubungan suami istri. Setelah pernikahan kedua itu berakhir secara alami dan masa iddahnya selesai, suami pertama baru boleh mengahwininya kembali.
Memahami aturan mahram menjadi landasan penting bagi setiap Muslim dalam membangun rumah tangga. Pemisahan antara mahram permanen dan sementara memberikan kejelasan hukum agar pernikahan berjalan sesuai tuntunan syariat. Masyarakat dapat mengakses informasi keagamaan dan regulasi resmi secara menyeluruh melalui portal Kementerian Agama.(ust)
Komentar