Solok Selatan, dorlanhikmah.com – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus memperkuat komitmennya menghadirkan sekolah gratis Madrasah Aliyah sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh pelajar, termasuk siswa Madrasah Aliyah (MA), memperoleh kesempatan belajar tanpa terkendala biaya pendidikan.
Komitmen tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan membangun kolaborasi dengan Kementerian Agama. Langkah itu diwujudkan melalui pertemuan resmi di Jakarta pada Senin (29/6/2026) untuk membahas dukungan pelaksanaan program sekolah gratis hingga jenjang pendidikan menengah atas.
Bupati Solok Selatan H. Khairunas memimpin langsung rombongan pemerintah daerah. Turut hadir perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. H. Suyitno, menerima rombongan tersebut.
Pemkab Perluas Dukungan Pendidikan Hingga Tingkat Madrasah Aliyah Nasional
Dalam pertemuan itu, Khairunas menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah lebih dulu memberikan bantuan seragam kepada seluruh peserta didik. Program tersebut juga menjangkau sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
Kini, pemerintah daerah ingin melangkah lebih jauh dengan membebaskan biaya pendidikan hingga jenjang SLTA. Kebijakan itu juga mencakup Madrasah Aliyah agar seluruh siswa memperoleh hak pendidikan yang sama.
“Kami berpandangan bahwa upaya memajukan pendidikan tidak boleh berhenti pada bantuan seragam semata. Kami ingin menghadirkan kebijakan yang lebih progresif, yaitu menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat SLTA, termasuk Madrasah Aliyah,” kata Khairunas.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperkirakan sekitar 700 siswa setiap tahun menempuh pendidikan di dua Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang berada di wilayah tersebut. Untuk menjalankan program sekolah gratis bagi seluruh siswa itu, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp900 juta setiap tahun.
Anggaran tersebut menjadi dasar pemerintah daerah mengajak Kementerian Agama menyusun pola kerja sama yang mampu menjaga keberlanjutan program. Dengan kolaborasi itu, pemerintah berharap seluruh siswa madrasah dapat menikmati layanan pendidikan tanpa beban biaya.
Pemerintah Ajukan Skema Pendanaan Bersama Demi Program Berkelanjutan Nasional
Khairunas menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah memiliki pengalaman menjalankan program pembiayaan pendidikan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Skema tersebut diterapkan untuk SMA dan SMK melalui mekanisme cost sharing dengan komposisi pendanaan 50:50.
Pemerintah daerah berharap pola serupa dapat diterapkan untuk Madrasah Aliyah melalui kerja sama dengan pemerintah pusat. Menurut Khairunas, kolaborasi pendanaan akan memperkuat keberlangsungan program sekolah gratis.
“Kami memahami bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai prioritas dan keterbatasan anggaran. Namun besar harapan kami kiranya dapat ditemukan skema kolaborasi yang memungkinkan program ini berjalan. Apakah dukungan tersebut dapat diberikan secara penuh, atau mungkin melalui pola sharing anggaran,” ujarnya.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas akses pendidikan. Dengan dukungan kedua pihak, siswa yang menempuh pendidikan di madrasah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas.
Pemkab Minta Percepatan Penegerian MAS Lubuk Malako Segera Terealisasi Bersama
Selain membahas program sekolah gratis, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga menyampaikan perkembangan proses penegerian Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lubuk Malako di Kecamatan Sangir Jujuan.
Khairunas menjelaskan bahwa pembahasan penegerian terakhir berlangsung pada 2021. Namun hingga kini proses tersebut belum rampung karena keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) belum terbit.
Melalui pertemuan itu, pemerintah daerah meminta arahan, dukungan, dan pendampingan dari Kementerian Agama agar proses penegerian MAS Lubuk Malako dapat dipercepat. Pemerintah berharap sekolah tersebut segera berstatus negeri sehingga mampu memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat.
Di akhir pertemuan, Khairunas menegaskan bahwa kunjungan pemerintah daerah bukan sekadar mengajukan bantuan anggaran. Ia menyebut pemerintah daerah datang dengan semangat membangun kolaborasi untuk memperkuat sektor pendidikan.
“Kami datang dengan semangat kolaborasi, bukan semata-mata mengajukan permohonan bantuan. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tandasnya.(ust)
Komentar