Jombang, dorlanhikmah.com – Para tokoh nasional dan ulama senior membedah secara mendalam relasi NU dan negara dalam perhelatan Musyawarah Besar (Mubes) Warga NU 2026. Forum strategis ini berlangsung di Pondok Pesantren Khoiriyah Hasyim, Seblak, Jombang, Jawa Timur, pada Jumat (28/8/2026).
Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo, KH Afifuddin Muhajir, menyampaikan pandangan vital mengenai posisi organisasi keagamaan ini di hadapan kekuasaan. Beliau menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama memosisikan diri bukan sebagai penentang pemerintah maupun penguasa.
Menurut ulama kharismatik tersebut, Ormas Islam terbesar di Indonesia ini memilih peran aktif sebagai mitra kritis pemerintah. “Sikap NU di hadapan negara atau kekuasaan adalah sebagai sahabat yang senantiasa menasihati,” ujar KH Afifuddin Muhajir tegas.
Pandangan mendasar ini memperjelas arah kompas moral Nahdlatul Ulama dalam mengawal perjalanan bangsa. Kiai Afif menekankan pentingnya peran pendamping yang konsisten memberikan masukan konstruktif demi kemaslahatan rakyat luas.
Peran Politik Perjuangan Nahdlatul Ulama Mengawal Demokrasi Bangsa
Pada kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara Prof. Dr. Moh. Mahfud MD mengupas tuntas keterlibatan NU dalam panggung politik nasional. Mantan Menko Polhukam ini menegaskan bahwa ranah politik bukanlah wilayah terlarang bagi warga nahdliyin.
Mahfud MD menilai keterlibatan aktif dalam politik justru menjadi keniscayaan moral bagi jam’iyah. “NU bukan tidak boleh berpolitik, justru NU harus berpolitik untuk perjuangan,” kata Prof. Dr. Moh. Mahfud MD di hadapan peserta.
Ia menggarisbawahi bahwa setiap gerak politik Nahdlatul Ulama wajib bermuara pada tujuan perjuangan dan kebaikan bersama. Orientasi perjuangan tersebut menjadi pembeda utama antara politik nilai dengan politik kekuasaan praktis belaka.
Rangkaian acara Musyawarah Besar Warga NU 2026 sendiri berlangsung marathon sejak pagi hingga sore hari. Para peserta mengikuti seluruh sesi dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dengan penuh antusiasme.
Panitia membuka perhelatan dengan Forum Pleno yang mengusung tema “NU Abad Kedua: Khidmah, Kemandirian, dan Kemaslahatan”. Sesi pembuka yang kaya wawasan ini berlangsung lancar sejak pukul 08.30 WIB hingga pukul 11.30 WIB.
Pembahasan Strategis Sidang Komisi Mubes Warga Nahdlatul Ulama
Forum Pleno utama menghadirkan empat tokoh terkemuka sebagai pembicara kunci untuk memaparkan gagasan mereka. Keempat narasumber tersebut adalah KH Umar Wahid, Nyai Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof Dr Moh Mahfud MD, serta H Lukman Hakim Saifuddin.
Akademisi Mayadina memandu jalannya diskusi pleno tersebut selaku moderator hingga seluruh paparan materi selesai. Para pembicara menyampaikan pokok-pokok pikiran strategis mengenai tantangan Nahdlatul Ulama dalam memasuki abad keduanya.
Memasuki sesi siang hari, panitia melanjutkan kegiatan dengan Sidang Komisi mulai pukul 13.00 WIB hingga 17.00 WIB. Panitia membagi musyawarah komisi ini ke dalam tiga fokus pembahasan mendalam.
Komisi pertama mengkaji topik bertajuk “Kemandirian NU, Demokrasi, dan Kemaslahatan Jamaah” untuk merumuskan kemandirian jam’iyah. Forum ini merumuskan langkah konkret penguatan fondasi ekonomi serta peningkatan kesejahteraan warga nahdliyin.
Sementara itu, komisi kedua membedah isu krusial “Politik Uang, Integritas, dan Demokrasi Internal NU”. Sesi ini menyoroti pentingnya menjaga kebersihan moral serta penegakan integritas dalam tata kelola internal organisasi.
Adapun komisi ketiga mengulas tema “Kewargaan NU: Dari Jamaah Menuju Gerakan Warga” secara komprehensif. Pembahasan komisi terakhir ini memetakan transformasi jamaah menjadi gerakan warga yang aktif merawat kebangsaan.(ust)
Komentar