Jakarta, Dorlanhikmah.com – Banyak kalangan masyarakat kerap mempertanyakan kejelasan status hukum mahram persusuan anak dalam syariat Islam. Ketiadaan pemahaman fiqih yang utuh sering memicu kekeliruan fatal mengenai batas pernikahan antarkeluarga.
Praktik pemberian air susu ibu kepada anak orang lain memang membawa konsekuensi hukum yang sangat mengikat. Hubungan persusuan atau radha’ mampu melahirkan ikatan mahram yang setara dengan jalur nasab darah.
Namun, tidak semua balita yang pernah meneguk ASI seorang wanita otomatis menyandang status anak susuan. Fikih menetapkan ketentuan ketat agar peristiwa pemberian ASI tersebut sah melahirkan larangan perkawinan.
Perbedaan pendapat antarmadzhab turut memperkaya rincian teknis seputar batasan jumlah tegukan dan usia anak. Mazhab Syafi’i memegang pedoman rinci yang bersumber langsung dari nas hadis serta literatur klasik mu’tabar.
Batasan Usia Bayi Menentukan Keabsahan Status
Kitab Matan Taqrib karya ulama terkemuka Al-Qadhi Abu Syuja’ rahimahullah menyajikan pedoman dasar yang menjadi rujukan lintas generasi. Ulama mazhab Syafi’i ini menguraikan dua syarat pokok penentu lahirnya hubungan kemahraman.
Al-Qadhi Abu Syuja’ rahimahullah menegaskan ketentuan tersebut melalui redaksi matan aslinya:
فَصْلٌ وَإِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ بِلَبَنِهَا وَلَدًا، صَارَ الرَّضِيعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، وَالثَّانِي أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، وَيَصِيرُ زَوْجُهَا أَبًا لَهُ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضَعِ التَّزَوُّجُ إِلَيْهَا وَإِلَى كُلِّ مَنْ نَاسَبَهَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّزَوُّجُ إِلَى الْمُرْضَعِ وَوَلَدِهِ، دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ أَوْ أَعْلَى طَبَقَةً مِنْهُ.
Kutipan pasal di atas menetapkan syarat usia anak secara pasti dan tidak menerima kompromi waktu. Seorang bayi wajib berusia di bawah dua tahun penuh menurut perhitungan penanggalan kamariah (hijriah).
Perhitungan usia dua tahun ini berlaku terhitung semenjak bayi terlahir sempurna ke dunia. Bayi yang telah melewati batas usia dua tahun tidak lagi terpengaruh oleh hukum persusuan ini.
Air susu yang masuk ke perut anak berusia di atas dua tahun murni bernilai asupan nutrisi biasa. Kejadian konsumsi ASI pada usia tersebut sama sekali tidak memicu keharaman pernikahan di kemudian hari.
Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menegaskan rincian ini dalam kitab syarah Fathul Qarib. Beliau menerangkan bahwa perhitungan waktu dua tahun berpijak penuh pada peredaran bulan secara cermat.
Air susu tersebut juga harus diperah saat sang wanita pemilik susu masih dalam keadaan bernyawa. Kondisi itu tetap sah meski bayi meminum ASI perah setelah wanita bersangkutan mengembuskan napas terakhir.
Selain faktor usia bayi, wanita yang menyusui juga harus memenuhi batas minimal usia biologis sembilan tahun kamariah. Usia sembilan tahun menjadi batas minimal seorang wanita dianggap mampu memproduksi air susu menurut perhitungan fisik manusia.
Status pernikahan sang wanita tidak memengaruhi timbulnya konsekuensi hukum mahram dari tetesan air susu tersebut. Baik wanita bersuami, janda, maupun gadis perawan yang memproduksi susu tetap menimbulkan status mahram bagi bayinya.
Kriteria Lima Kali Susuan Terpisah Menurut Mazhab
Syarat kedua yang menjadi pilar penentu menurut mazhab Syafi’i menyangkut jumlah frekuensi asupan air susu. Sang wanita wajib menyusui anak tersebut sekurang-kurangnya sebanyak lima kali susuan yang benar-benar terpisah.
Setiap sesi susuan wajib memastikan air susu benar-benar mengalir dan sampai masuk ke dalam organ pencernaan bayi. Jika air susu hanya mengendap di rongga mulut lalu terbuang, susuan tersebut belum terhitung sah.
Standar ukuran satu kali susuan dikembalikan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat yang lazim disebut ‘urf. Ukuran adat kebiasaan ini membedakan secara tegas jeda alami antara satu susuan dengan susuan berikutnya.
Bayi yang melepaskan isapan puting payudara karena kenyang menandai berakhirnya satu sesi susuan penuh. Tindakan berpalingnya bayi dari payudara dengan sendirinya menjadi bukti pemisah fisik yang nyata antarwaktu.
Sebaliknya, jeda sesaat akibat bayi tersedak atau sekadar menarik napas pendek tidak memutus hitungan susuan. Kejadian interupsi singkat semacam itu masih tergolong satu kesatuan rangkaian susuan yang sama.
Ibu yang menyusui perlu mencatat dan mengingat kepastian hitungan lima kali susuan terpisah ini dengan sangat cermat. Keraguan atas jumlah susuan, semisal bimbang antara empat atau lima kali, menggugurkan status kemahraman.
Kaidah fikih menolak penetapan status mahram jika landasan peristiwanya masih menyisakan keraguan yang belum terbukti pasti. Keyakinan atas terpenuhinya angka lima kali menjadi syarat mutlak yang mengikat secara syar’i.
Konsekuensi hukum baru timbul tatkala kedua syarat batas usia dan kuantitas susuan terpenuhi serentak tanpa cacat. Gugurnya salah satu syarat otomatis membatalkan seluruh rentetan keharaman pernikahan yang seharusnya terbit dari persusuan.
Jalur Kekerabatan yang Mengharamkan Akad Pernikahan
Saat kedua syarat persusuan terpenuhi, terbentuklah jalinan nasab hukum baru antara sang anak dengan keluarga ibu susuan. Hubungan ini melahirkan konsekuensi hukum yang sangat luas dan merambah ke berbagai lini silsilah keluarga.
Prinsip dasar syariat menetapkan bahwa keharaman akibat hubungan persusuan sama persis dengan keharaman akibat ikatan nasab biologis. Sabda Rasulullah saw. menegaskan kesetaraan status larangan nikah ini secara tegas dan menyeluruh bagi umat Muslim.
Anak yang menyusu haram menikahi wanita yang telah menjadi ibu susuannya hingga akhir hayat. Wanita tersebut menduduki posisi terhormat layaknya ibu kandung yang melahirkan dirinya sendiri ke dunia fana.
Suami dari wanita yang menyusui secara otomatis diakui syariat sebagai ayah susuan bagi sang bayi. Hal ini merujuk pada konsep laban al-fahl, yakni air susu timbul berkat percampuran dengan sang suami sah.
Ayah susuan memiliki kedudukan hukum yang sama terlarangnya untuk dinikahi oleh anak susuan perempuan. Hubungan kemahraman ini merambat naik mencakup kakek dan nenek dari jalur ayah maupun ibu susuan.
Jalur ke atas dari kedua belah pihak susuan tertutup rapat untuk menjalin ikatan pernikahan dengan sang anak. Posisi kakek susuan dan nenek susuan memiliki kehormatan yang setara dengan kakek dan nenek kandung.
Larangan serupa juga mengikat jalur ke samping dari silsilah keluarga wanita yang menyusui sang bayi. Saudara perempuan dari ibu susuan otomatis berstatus sebagai bibi susuan (khalah) bagi sang anak.
Saudara perempuan dari ayah susuan juga resmi menjadi bibi susuan (‘ammah) yang haram dinikahi selamanya. Anak susuan tidak boleh menyunting mereka karena terikat tali kekerabatan persusuan yang sangat kukuh.
Garis keturunan dari keluarga ibu susuan ke bawah juga dilarang untuk dinikahi oleh sang anak susuan. Anak-anak kandung dari ibu susuan resmi berstatus sebagai saudara sepersusuan yang memiliki privasi mahram.
Keponakan susuan yang lahir dari saudara sepersusuan pun masuk ke dalam kelompok wanita yang haram dinikahi. Jalur kekerabatan ini memperlihatkan betapa kuatnya dampak hukum yang timbul dari lima kali tegukan air susu.
Posisi Saudara Kandung Anak Susuan dalam Timbangan Syariat
Pertanyaan krusial yang sering membingungkan masyarakat berkutat pada nasib saudara kandung anak yang menyusu tersebut. Banyak orang keliru mengira bahwa seluruh anggota keluarga kandung sang bayi ikut terseret menjadi mahram.
Teks kitab Matan Taqrib mengurai batas kemahraman ini dengan kalimat yang sangat presisi dan tegas. Al-Qadhi Abu Syuja’ rahimahullah menuliskan pengecualian penting yang membantah anggapan keliru masyarakat awam selama ini:
دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ أَوْ أَعْلَى طَبَقَةً مِنْهُ
Potongan kalimat tersebut menegaskan keharaman nikah hanya mengikat anak yang menyusu serta keturunannya ke bawah. Aturan kemahraman tidak pernah menyentuh orang yang sederajat dengan anak susuan maupun generasi di atasnya.
Saudara kandung dari anak susuan merupakan sosok yang berada pada derajat yang sama (fi darajatihi). Mereka sama sekali tidak ikut meminum air susu dari wanita asing yang merawat saudaranya tersebut.
Status hukum saudara kandung anak susuan tetap murni sebagai orang luar (ajnabi) bagi ibu susuan. Mereka tidak memiliki pertalian mahram sedikit pun dengan wanita yang menyusui adik atau kakak kandungnya.
Implikasi fikih dari ketetapan ini membuka pintu pernikahan yang sepenuhnya sah menurut aturan syariat Islam. Seorang abang kandung dari anak susuan boleh menikahi ibu yang menyusui adiknya tersebut.
Abang kandung itu juga memiliki hak penuh untuk meminang anak perempuan kandung dari ibu susuan adiknya. Tidak ada sekat mahram yang menghalangi terwujudnya ijab kabul di antara kedua belah pihak tersebut.
Orang tua kandung dari anak yang disusui juga berada pada tingkatan di atas sang anak (a’la thabaqatan). Ayah kandung anak susuan sama sekali bukan mahram bagi ibu susuan yang menyusui putranya.
Kondisi ini membolehkan seorang ayah kandung menikahi wanita yang pernah menjadi ibu susuan bagi anaknya sendiri. Pernikahan tersebut sah secara agama asalkan tidak ada penghalang nasab lain yang melarang pertemuan mereka.
Paman kandung dari sang anak susuan juga terbebas dari jeratan status mahram persusuan yang rumit ini. Seluruh garis keluarga kandung sang anak tetap mempertahankan status keaslian hubungan nasab mereka masing-masing tanpa perubahan.
Kaidah ini membuktikan syariat membatasi penyebaran mahram persusuan hanya pada orang yang raganya terpapar langsung oleh ASI. Zat cair tersebut membentuk daging dan menguatkan tulang sang anak secara personal selama masa pertumbuhan.
Konsekuensi Pergaulan Sehari-hari dan Batasan Aurat
Kepastian status mahram membawa dampak langsung terhadap tata krama pergaulan dan etika berpakaian di rumah. Mahram persusuan membebaskan wanita dari kewajiban menutup aurat besar di hadapan anak susuannya.
Ibu susuan di izinkan menampakkan anggota tubuh yang lazim terlihat saat beraktivitas rumah tangga di depan anak susuannya. Batasan aurat tersebut serupa dengan batas aurat seorang ibu di hadapan anak yang dilahirkannya sendiri.
Keduanya juga di perbolehkan bersalaman dan berkhalwat atau berduaan di tempat tertutup tanpa memicu dosa perzinaan. Perlindungan syariat tercipta berkat lenyapnya potensi syahwat melalui penetapan status keharaman pernikahan abadi tersebut.
Namun, keterbukaan batasan aurat ini sama sekali tidak berlaku bagi saudara kandung anak susuan yang bertamu. Saudara kandung tersebut berstatus ajnabi yang wajib menjaga pandangan mata serta menjaga jarak fisik dengan ketat.
Wanita yang menyusui wajib mengenakan hijab sempurna saat berhadapan dengan saudara kandung dari anak susuannya. Pergaulan di antara mereka berdua harus mematuhi etika pergaulan Islami yang mengikat antarlawan jenis nonmahram.
Kekeliruan dalam memahami batasan ini kerap menciptakan pelanggaran syariat tanpa disadari di tengah lingkungan keluarga. Anggapan bahwa satu orang menyusu otomatis menjadikan satu keluarga menjadi mahram harus di luruskan secara menyeluruh.
Masyarakat perlu menaruh perhatian tinggi terhadap dokumentasi persusuan demi menjaga kemurnian nasab keturunan pada masa depan. Pencatatan saksi saat seorang ibu menyusui anak orang lain menjadi langkah preventif yang bernilai ibadah.
Langkah pencatatan tersebut menghindarkan risiko pernikahan sedarah atau sesusuan yang di haramkan agama pada generasi anak cucu. Pengetahuan fiqih yang kokoh menjadi pelindung utama kehormatan keluarga muslim dari jerat kerancuan hukum.(ust)
Komentar