Jakarta, dorlanhikmah.com – Isu penggunaan ijazah palsu untuk meraih jabatan publik kini mendapat sorotan tajam dari sudut pandang hukum Islam. Banyak orang mempertanyakan keabsahan posisi serta status gaji yang diterima oleh pejabat yang memanipulasi dokumen tersebut.
Fikih klasik memandang pengangkatan jabatan publik (al-wilayah al-‘ammah) sebagai bentuk amanah dan akad resmi. Manipulasi syarat masuk melalui penipuan (at-tadlīs) secara otomatis merusak keabsahan akad tersebut sejak awal.
Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah (661–728 H) menegaskan keharaman tindakan menyerahkan jabatan kepada pihak yang tidak berhak melalui cara-cara batil dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar’iyyah:
فإذا عُدِلَ عن المستحق المستأهل إلى غيره: lقرابة بينهما، أو لموالاة… أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة؛ فذلك خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين
Tindakan berpaling dari orang yang kompeten demi kerabat, loyalitas kelompok, atau suap merupakan bentuk pengkhianatan nyata kepada Allah, Rasul-Nya, dan seluruh umat beriman.
Keabsahan Akad Jabatan dan Pemalsuan Dokumen
Para ulama sepakat bahwa pemalsuan ijazah tergolong perbuatan haram mutlak dan dosa besar. Tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan (al-ghassh) serta pengkhianatan amanah (al-khiyanah) yang merusak tatanan sosial.
Status akad jabatan yang lahir dari pemalsuan dokumen secara otomatis menjadi batal atau rusak (fasid). Pengangkatan tersebut dianggap gugur demi hukum Islam karena pelaku tidak memenuhi syarat keabsahan (syarath al-in’iqad) secara jujur.
Kualifikasi akademik dalam akad kerja berfungsi sebagai syarat kepatutan (syarth al-ahliyyah). Jika pemalsuan tersebut mencakup keahlian vital seperti dokter atau hakim, maka seluruh hasil pekerjaannya batal dan tidak bernilai secara syariat.
Namun, jika pelaku ternyata memiliki kompetensi riil dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik, fikih memberikan sudut pandang tersendiri terkait hak kompensasi atas tenaga yang telah ia keluarkan.
Status Gaji dan Kewajiban Pengembalian Harta
Ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) mendiskusikan mekanisme penetapan upah (ujrah) dari akad yang rusak. Pekerjaan riil yang telah mendatangkan manfaat tetap memberikan hak atas upah standar (ujrah al-misl).
Imam An-Nawawi (631–676 H) dari Mazhab Syafi’i menjelaskan kaidah umum akad kerja yang batal dalam kitab Rawdhat at-Thalibin:
إذا بَطَلَتِ الإِجَارَةُ وَوَجَبَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، فَإِنَّمَا تَجِبُ بباِسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ
Kaidah ini menetapkan bahwa pekerja hanya berhak menerima gaji pokok standar sesuai kadar kerja riilnya. Sebaliknya, seluruh fasilitas tambahan, tunjangan khusus, dan kenaikan pangkat akibat klaim gelar palsu bersifat haram.
Imam Ibn Rajab al-Hanbali (736–795 H) dalam Jami’ al-‘Ulum wal-Hikam mengingatkan larangan memakan harta secara batil sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
Beliau mempertegas status harta yang berasal dari sebab-sebab terlarang melalui penjelasan berikut:
كُلُّ مَالٍ حَصَلَ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ فَهْوَ حَرَامٌ عَلَى كَاسِبِهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ إِلى صَاحِبِهِ أَوْ صَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ
Setiap kelebihan pendapatan dari manipulasi ijazah wajib kembali ke kas negara atau Baitul Mal. Jika hambatan administratif menghalangi pengembalian tersebut, pelaku wajib menyalurkannya untuk kemaslahatan umum umat Islam guna membersihkan hartanya.(ust)
Komentar