Hukum Melarang Anak Bertemu Ayah Usai Perceraian

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Hukum melarang anak bertemu ayahnya usai perceraian.(ilustrasi poto: TNOS).

Hukum melarang anak bertemu ayahnya usai perceraian.(ilustrasi poto: TNOS).

Jakarta, dorlanhikmah.com – Perceraian sering kali menyisakan luka panjang yang berlanjut pada perebutan hak asuh anak atau hadhanah. Kondisi tersebut kian memprihatinkan ketika mantan istri yang memenangkan hak hadhanah justru memilih jalan sepihak untuk melarang anak bertemu ayah kandungnya. Tindakan ini memutus interaksi langsung sang ayah yang ingin mendampingi dan mencurahkan kasih sayang kepada darah dagingnya sendiri.

Padahal, putusnya ikatan pernikahan sama sekali tidak menggugurkan hubungan nasab antara orang tua dan anak. Menjauhkan anak dari ayah kandung bukan semata perselisihan pribadi mantan pasangan suami istri. Fikih Islam bersama hukum positif Indonesia memandang persoalan ini secara tegas bahwa perpisahan tidak boleh merusak ikatan batin keluarga.

Kemaslahatan Anak Jadi Poros Utama Hadhanah

Para ulama fikih munakahat telah menegaskan bahwa hadhanah bukan panggung perebutan dominasi kekuasaan antara ayah dan ibu. Syariat menempatkan hadhanah sebagai perpaduan hak serta kewajiban yang berporos penuh pada maslahat al-mahfudh. Prinsip ini menitikberatkan keselamatan, ketenangan, serta perlindungan menyeluruh bagi tumbuh kembang anak.

Ketika mahligai rumah tangga retak, syariat Islam menuntut kedua belah pihak mendahulukan kepentingan terbaik anak di atas ego pribadi. Sikap saling mempersulit hanya akan menjatuhkan beban mental yang berat kepada buah hati. Oleh karena itu, pengasuhan hadir untuk menciptakan stabilitas hidup anak di tengah badai perpisahan.

Mengenai hikmah agung pensyariatan hadhanah tersebut, Dr. Musthafa al-Khin bersama para ulama lainnya dalam kitab Fiqhul Manhaji memaparkan penjelasan penting:

إن الحكمة من مشروعية الحضانة، إنما هي تنظيم المسؤوليات المتعلقة برعاية الصغار، وتربيتهم. إذ ربما تفارق الزوجان، أو اختلفًا، أو تعاسرا فيما يتعلق بالنظر لتربية صغارهما. فلو ترك الأمر لما ينتهي إليه شقاقهما، أو لما يقرره المتغلب من الطرفين في الخصومة، كان في ذلك ظلم كبير للصغار، وإهدار لمصلحتهم. وربما كان في ذلك زج بهم في أسباب الشقاء والهلاك.

Artinya: “Sesungguhnya hikmah dari disyariatkannya pengasuhan anak tiada lain adalah untuk mengatur dan mengorganisasi tanggung jawab yang berkaitan dengan perawatan serta pendidikan anak-anak kecil. Sebab, betapa sering kedua suami-istri berpisah (bercerai), berselisih, atau saling menyulitkan satu sama lain dalam hal pengawasan dan pendidikan anak-anak mereka. Seandainya perkara ini dibiarkan begitu saja mengikuti arus perselisihan mereka, atau diserahkan pada keputusan pihak yang menang/dominan dalam pertikaian tersebut, niscaya hal itu akan menimbulkan kezaliman yang sangat besar bagi anak-anak kecil, serta mengabaikan kemaslahatan mereka. Bahkan, sangat mungkin hal tersebut akan menjerumuskan anak-anak ke dalam sebab-sebab kesengsaraan dan kebinasaan.” (Fiqhul Manhaji, [Damaskus, Darul Qalam: 1413 H], jilid. IV, hlm. 191).

Uraian tersebut memperlihatkan bahaya besar apabila orang tua membiarkan perselisihan mengorbankan masa depan anak. Keputusan yang hanya berdasar pada kekuatan salah satu pihak justru melahirkan kezaliman nyata. Syariat Islam karenanya memagari pengasuhan anak agar tidak menjadi sarana balas dendam antarpihak.

Pembagian Peran Pengasuhan dan Kewajiban Nafkah

Hukum Islam membagi peran ayah dan ibu pascaperceraian secara proporsional dan sangat bijak. Ibu memperoleh prioritas hak hadhanah khusus bagi anak yang belum mumayyiz. Hal tersebut bersandar pada naluri keibuan yang lebih sabar dan telaten dalam mengasuh anak usia dini.

Baca Juga :  Hukum Menghadiri Undangan Pernikahan Lewat Medsos Menurut Pandangan Fiqih

Ulama terkemuka mazhab Syafi’i, Syekh Taqiyuddin Al-Hishni, merinci hakikat hadhanah dalam kitab Kifayatul Akhyar:

الْحَضَانَة بِفَتْح الْحَاء هِيَ عبارَة عَن الْقيام بِحِفْظ من لَا يُمَيّز وَلَا يسْتَقلّ بأَمْره وتربيته بِمَا يصلحه ووقايته عَمَّا يُؤْذِيه وَهِي نوع ولَايَة إِلَّا أَنَّهَا بالاناث أليق لِأَنَّهُنَّ أشْفق وَأهْدى إِلَى التربية وأصبر على الْقيام بهَا وَأَشد مُلَازمَة للأطفال

Artinya: “Kata (الْحَضَانَة) dengan membaca fatḥah pada huruf ḥā’, merupakan ungkapan tentang tindakan mengurus dan menjaga orang yang belum mumayyiz serta belum bisa mandiri mengurus urusannya sendiri, merawatnya dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan baginya, serta melindunginya dari segala hal yang membahayakannya. Pengasuhan ini merupakan salah satu jenis kewenangan (nau‘u wilāyah), hanya saja perempuan jauh lebih layak/patut dengannya. Hal itu karena perempuan memiliki sifat yang lebih penuh kasih sayang (asyfaq), lebih terampil/berpetunjuk dalam mendidik (ahdā ilā at-tarbiyah), lebih sabar dalam menjalankannya, serta lebih intens/melekat pendampingannya terhadap anak-anak.” (Kifayatul Akhyar, [Damaskus, Darul Khair: 1994], hal. 446).

Kendati ibu mengemban tugas harian mendidik dan merawat anak, posisi ayah tidak serta-merta tersingkir. Ayah tetap memegang kendali perwalian (wilayah) serta memikul seluruh kewajiban pembiayaan nafkah anak. Hubungan darah menuntut tanggung jawab finansial dan pengawasan masa depan anak tetap berada di pundak ayah.

Syekh Taqiyuddin Al-Hishni menegaskan kewajiban nafkah tersebut dalam lanjutan penjelasannya:

وَمؤنَة الْحَضَانَة على الْأَب لِأَنَّهَا من أَسبَاب الْكِفَايَة كَالنَّفَقَةِ

Artinya: “Dan biaya/operasional pengasuhan menjadi tanggung jawab sang ayah; karena hal tersebut termasuk ke dalam sebab-sebab pemenuhan kebutuhan hidup, sebagaimana halnya kewajiban nafkah.” (hal. 446).

Ketetapan ini membuktikan bahwa ayah memegang peranan krusial yang tidak tergantikan dalam mencukupi nafkah hidup anak. Memutus peran ayah sembari tetap menuntut nafkah darinya merupakan bentuk ketidakadilan moral. Kedua orang tua memikul mandat berbeda demi menyokong kebutuhan anak secara utuh.

Larangan Fikih Menutup Pintu Kunjungan Ayah

Meskipun syariat memuliakan hak hadhanah ibu, fikih melarang keras tindakan egois yang mengunci akses bagi sang ayah. Seorang ibu dilarang keras memanfaatkan hak asuh untuk menjauhkan anak dari ayah kandungnya. Sikap membatasi pertemuan secara zalim mencerminkan perilaku yang merugikan mental anak.

Mantan istri wajib memberikan ruang bagi mantan suami untuk menengok dan memantau perkembangan buah hatinya. Kunjungan yang tertib dan menjaga etika sopan santun merupakan hak asasi anak yang wajib orang tua penuhi. Para ulama menilai penghalangan silaturahmi keluarga sebagai tindakan yang mencederai nilai keadilan syariat.

Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam ensiklopedia fikih kontemporer Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menguraikan aturan bertamu tersebut:

ولا يمنع الأب أم المحضون من زيارته، ذكرًا أو أنثى؛ لأن في المنع قطعًا للرحم، لكن لا تطيل المكث، ويمكنها من الدخول، فإن بخل بدخولها إلى منزله، أخرجه إليها.

Artinya: “Sang ayah dilarang melarang ibu dari anak yang diasuh, baik anak laki-laki maupun perempuan, untuk mengunjunginya; karena tindakan melarang tersebut merupakan bentuk pemutusan silaturahmi. Namun, sang ibu tidak boleh memperlama durasi berdiam diri di rumah ayah. Ayah wajib memberinya akses masuk rumah. Apabila ayah bersikap bakhil/enggan mengizinkannya masuk ke dalam rumahnya, maka ayah wajib membawa anak tersebut keluar menemui ibunya.” (Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, [Damaskus, Darul Fikr: tt], jilid. X, hlm. 7321).

Baca Juga :  Karamah Wali Allah dan Tingkatannya Menurut Ulama

Prinsip timbal balik ini berlaku sama kuat ketika posisi anak berada di bawah asuhan sang ibu. Larangan menutup akses bertujuan utama untuk mencegah perbuatan dosa memutus tali silaturahmi (qath’ur rahim). Sikap memisahkan anak dari orang tua kandung jelas menyalahi nilai dasar ajaran Islam.

Islam menganjurkan komunikasi yang sehat dan terjadwal demi menjaga stabilitas emosional sang anak. Orang tua yang bijak akan menekan dendam masa lalu demi memprioritaskan senyum buah hati mereka. Pengasuhan yang baik menuntut kelapangan dada dari kedua belah pihak pascaperceraian.

Ketegasan Payung Hukum Positif di Indonesia

Sistem peradilan Indonesia juga merancang regulasi perlindungan hukum yang sangat manusiawi bagi anak korban perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memagari pelaksanaan hak hadhanah agar tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (d) KHI menjamin penuh hak orang tua yang tidak memegang hadhanah untuk tetap menyayangi anaknya.

Pasal 156 huruf (d) KHI menggariskan bahwa pemegang hak asuh wajib memberi akses seluas-luasnya kepada orang tua lainnya untuk bertemu dan mendidik anak. Pengadilan agama bahkan berwenang mencabut hak asuh tersebut apabila pihak pemegang hadhanah terbukti mempersulit kunjungan. Aturan ini menegaskan bahwa kepentingan anak selalu berada di atas kepentingan personal pemegang hak asuh.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memperkuat perlindungan hak anak secara mutlak. Pasal 14 undang-undang tersebut menyatakan anak berhak tetap bertemu dan menjalin hubungan pribadi dengan kedua orang tuanya kendati terjadi pemisahan keluarga. Negara menjamin perlindungan ini sebagai hak konstitusional anak yang tidak boleh siapa pun rampas.

Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan ini membawa konsekuensi yuridis yang sangat nyata di pengadilan. Pihak yang mengisolasi anak tanpa alasan yang sah menurut hukum telah menabrak payung hukum nasional. Praktik penutupan akses ini membahayakan tumbuh kembang anak dan melanggar ketertiban hukum yang berlaku.

Hukum keluarga di Indonesia senantiasa menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pedoman utama pengambilan keputusan. Aparat penegak hukum memandang tindakan memisahkan ayah dan anak sebagai bentuk kekerasan psikis terhadap anak. Karena itu, sengketa akses anak kerap menjadi pintu masuk gugatan pengalihan hak asuh di Pengadilan Agama.

Harmonisasi Syariat dan Hukum Demi Generasi Penerus

Kajian fikih klasik dan hukum positif di Indonesia menghadirkan kesimpulan hukum yang utuh dan selaras. Menghalangi seorang ayah kandung untuk menemui anak merupakan kekeliruan fatal yang melanggar batas syariat sekaligus aturan negara. Islam mengharamkan perbuatan memutus tali silaturahmi darah daging, sementara hukum nasional memagari hak asasi anak lewat aturan tertulis yang mengikat.

Meskipun hak hadhanah berada di tangan ibu, kehadiran ayah kandung sebagai pelindung dan penjamin nafkah tetap tidak tergantikan. Membuka akses pertemuan secara damai dan santun menjadi satu-satunya cara merawat kesehatan mental anak di tengah perceraian orang tua. Kematangan sikap mantan suami istri menjadi kunci utama dalam menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa.(ar)

Berita Terkait

Hukum Pakai Ijazah Palsu dan Status Gaji Menurut Fikih
Syarat Sah Shalat yang Wajib Anda Penuhi Agar Ibadah Diterima
13 Rukun Shalat Wajib Lengkap Urutan dan Tata Caranya
Panduan Tata Cara Shalat Fardhu Lengkap Sesuai Sunnah
Panduan Fikih Thaharah dan Jenis Air untuk Bersuci
Panduan Fardhu dan Sunnah Wudhu Lengkap Sesuai Fikih
Panduan Fikih Istinjak Lengkap Menurut Matan Taqrib
Panduan Bacaan Niat Shalat Fardhu Lengkap Arab, Latin, dan Dalil
Berita ini 12 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 07:33 WIB

Hukum Pakai Ijazah Palsu dan Status Gaji Menurut Fikih

Minggu, 8 November 2026 - 14:58 WIB

Syarat Sah Shalat yang Wajib Anda Penuhi Agar Ibadah Diterima

Kamis, 5 November 2026 - 16:45 WIB

13 Rukun Shalat Wajib Lengkap Urutan dan Tata Caranya

Minggu, 1 November 2026 - 13:50 WIB

Panduan Tata Cara Shalat Fardhu Lengkap Sesuai Sunnah

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 17:01 WIB

Panduan Fikih Thaharah dan Jenis Air untuk Bersuci

Berita Terbaru

Pahami perbedaan hukum Alif Lam Syamsiah dan Qomariah lengkap dengan ciri-ciri serta contoh bacaannya.(poto: ist).

Pendidikan

Rahasia Hukum Alif Lam Syamsiah dan Qomariah

Selasa, 10 Nov 2026 - 08:45 WIB

Fokus mempelajari kitab tafsir klasik di perpustakaan demi memahami makna mendalam ayat-ayat suci Al-Qur'an.(ilustrasi Poto: AI).

Pendidikan

Memahami Ilmu Tafsir: Kunci Utama Membuka Makna Al-Qur’an

Selasa, 10 Nov 2026 - 08:31 WIB

Manuskrip klasik karya Imam At-Thabari.(poto: ist).

Sejarah

Sejarah Kodifikasi Tafsir Alquran dan Fase Perkembangannya

Selasa, 10 Nov 2026 - 08:25 WIB

Ketua Tim Pengelolaan Kurikulum dan Kesiswaan Kanwil Kemenag Jambi, Hj. Muzaiyana.(poto: jambi.kemenag.go.id).

Berita Islam

Kemenag Jambi Genjot Mutu Madrasah via ANTKA dan OMI 2026

Selasa, 10 Nov 2026 - 07:45 WIB

Kakanwil Kemenag Jambi Dr. Mahbub Daryanto secara resmi mengambil sumpah janji jabatan sejumlah pejabat manajerial dan nonmanajerial.(poto: jambi.kemenag.go.id).

Berita Islam

Kakanwil Kemenag Jambi Lantik 8 Pejabat Baru, Ini Daftarnya

Selasa, 10 Nov 2026 - 07:37 WIB