Jakarta, dorlanhikmah.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape berstatus haram. Keputusan tegas ini tidak hanya menyasar para pengguna aktif di lapangan. Selain itu, MUI juga melarang seluruh kegiatan produksi hingga rantai perdagangan perangkat tersebut di masyarakat.
Langkah ini diambil setelah ulama mengkaji dampak buruk uap sintetis bagi tubuh. Oleh karena itu, MUI menegaskan bahwa vape merusak kesehatan manusia, mengganggu kelestarian lingkungan, dan memicu peredaran narkotika.
Dasar Hukum Fatwa Haram Vape
Ketetapan penting ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Ulama merumuskan fatwa ini di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, yang bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Melalui dokumen resmi tersebut, MUI menjelaskan argumentasi syariah yang menjadi dasar penetapan status haram. Lembaga ini menekankan pentingnya pencegahan dini untuk membendung risiko bahaya pada masa depan.
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyatakan, “Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”
Prinsip pencegahan atau sadd al dzariah menjadi alasan utama penolakan peredaran vape. Dengan demikian, langkah ini dapat menutup rapat celah penyalahgunaan perangkat elektronik untuk obat-obatan terlarang.
Selanjutnya, MUI memberi perhatian khusus pada kasus manipulasi cairan vape oleh oknum nakal. Akibatnya, lembaga ini mengharamkan segala bentuk penyalahgunaan alat penghirup aerosol untuk mengonsumsi zat psikotropika.
Aturan ketat ini juga berlaku bagi para produsen dan distributor. Oleh sebab itu, pelaku usaha wajib menghentikan aktivitas pembuatan serta jual beli rokok modern ini.
Bahaya Kandungan Zat Kimia Vape
Untuk menyamakan persepsi publik, MUI mencantumkan rincian teknis dalam ketentuan umum fatwa. Lembaga ulama ini mendefinisikan vape sebagai alat penghirup berdaya baterai yang memanaskan cairan khusus.
Proses pemanasan cairan tersebut kemudian menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup penggunanya. Sementara itu, cairan vape umumnya berisi campuran nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa.
MUI juga mengulas secara mendalam bahaya kandungan nikotin di dalam produk tersebut. Senyawa alkaloid ini berasal dari ekstrak tembakau alami maupun hasil sintetis laboratorium.
Zat nikotin memengaruhi kerja sistem saraf pusat secara merusak. Selain memicu efek adiktif yang kuat, senyawa ini juga menurunkan derajat kesehatan organ vital manusia.
Rekomendasi Utama untuk Pemerintah
Selain menetapkan hukum haram, MUI mengeluarkan 12 rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan. Pertama, MUI mendesak Presiden dan DPR agar segera menerbitkan undang-undang pelarangan vape beserta sanksi pidananya.
Kedua, Presiden perlu mengambil langkah cepat untuk membatasi peredaran vape di pasar. Ketiga, pemerintah harus memperkuat koordinasi antarinstansi agar kebijakan pelarangan ini berjalan padu.
Keempat, Kementerian Kesehatan wajib menyusun regulasi larangan berdasarkan prinsip perlindungan publik. Kelima, BPOM perlu memperketat pengawasan produk dan meningkatkan kerja sama dengan BNN serta kepolisian.
Keenam, Kementerian Perindustrian harus mencabut izin industri vape dan menghentikan penerbitan izin baru. Sebab, risiko penyalahgunaan wadah cairan vape untuk peredaran zat terlarang sangat tinggi.
Ketujuh, Kementerian Keuangan perlu mengevaluasi kebijakan fiskal atas produk vape. Dalam hal ini, pemerintah harus mengutamakan keselamatan jiwa di atas penerimaan kas negara.
Pengawasan Hukum dan Edukasi Publik
Kedelapan, BNN dan aparat penegak hukum harus menutup seluruh celah penyundupan narkoba media vape. Kesembilan, polisi wajib menindak tegas pelaku yang memodifikasi cairan vape dengan zat adiktif.
Kesepuluh, organisasi masyarakat Islam dan lembaga pendidikan harus aktif mengedukasi publik mengenai bahaya vape. Pesantren dan keluarga dapat memegang peran kunci dalam memutus rantai ketergantungan ini.
Kesebelas, MUI mengimbau masyarakat agar menjauhi vape dan melindungi anak-anak dari paparan nikotin. Kedua belas, seluruh pihak harus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian ini.
Berlaku Resmi Sejak Ditetapkan
Ketentuan penutup fatwa menegaskan bahwa aturan ini berlaku penuh sejak tanggal penetapan. Namun, jika ada perkembangan baru pada kemudian hari, MUI akan menyempurnakan isi fatwa sebagaimana mestinya.
Di samping itu, MUI meminta seluruh elemen masyarakat untuk menyebarkan informasi ini secara luas. Harapannya, setiap umat muslim dapat memahami panduan keagamaan ini dengan baik.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini resmi ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wasekjen MUI Dr H Aminudin Yakub.
Penetapan hukum ini juga mendapat persetujuan langsung dari Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekjen MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Melalui fatwa ini, MUI tidak hanya memberi petunjuk syariah mengenai hukum vape. Lebih dari itu, lembaga ini mendorong langkah nyata pemerintah untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia.(ust)
Komentar