JAKARTA, dorlanhikmah.com – Wacana pelibatan masyarakat lintas agama sebagai pelayan tamu Allah kembali memicu perbincangan luas. Publik mempertanyakan keabsahan hukum non-Muslim menjadi petugas haji menurut syariat Islam dan regulasi nasional.
Ibadah haji memang berakar pada kewajiban ritual keagamaan umat Islam. Namun, operasional di lapangan turut melibatkan berbagai sektor pendukung dengan manajemen berskala besar.
Tim penyelenggara membutuhkan tenaga ahli di bidang kesehatan, transportasi, akomodasi, katering konsumsi, administrasi, hingga teknologi informasi. Seluruh lini kerja tersebut saling menopang demi menjamin keamanan serta kenyamanan para jamaah.
Oleh karena itu, tugas pelayanan teknis dalam operasional haji tidak selalu menuntut kesamaan keyakinan. Setiap tenaga profesional memiliki ruang berkontribusi sesuai kompetensi dan batas tanggung jawab masing-masing.
Awal Mula Wacana Petugas Lintas Agama
Diskusi publik mengenai hal ini mengemuka setelah Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan gagasannya. Ia melontarkan wacana pelibatan masyarakat lintas agama saat berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (30/10/2026).
Menurut Dahnil, pemeluk agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan keyakinan lainnya dapat mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Gagasan ini menyentuh aspek teknis operasional sekaligus merawat nilai toleransi serta semangat gotong royong.
“Fokus kita adalah memastikan jamaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya,” ujar Dahnil mengutip JPNN pada 30 Oktober 2026.
Gagasan pelibatan petugas lintas keyakinan ini sebenarnya bukan isu baru dalam kebijakan publik. Pada pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tanggal 22 Agustus 2025 lalu, DPR dan pemerintah sepakat menghapus syarat mutlak beragama Islam bagi petugas haji.
Para pembuat kebijakan menyerahkan pengaturan teknis lebih lanjut ke dalam aturan turunan kementerian. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 untuk memperjelas batasan tersebut.
Pasal 46 huruf a dalam peraturan itu menetapkan anggota Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) wajib beragama Islam, kecuali formasi PPIH Pusat dan PPIH Embarkasi. Ketentuan hukum ini menegaskan peluang keterlibatan petugas non-Muslim tetap memiliki pagar pembatas yang jelas.
Pembagian Kewenangan Haji dalam Kitab Fiqih Klasik
Khazanah intelektual Islam menyediakan rujukan otoritatif melalui karya Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Beliau membagi struktur kewenangan penyelenggaraan haji menjadi dua kategori utama, yakni pengelolaan perjalanan jamaah (tasyir al-hujjaj) dan pelaksanaan ibadah haji (iqamat al-hajj).
Imam al-Mawardi menuliskan penjelasan mengenai pembagian dua kewenangan tersebut di dalam kitabnya:
الباب العاشر: الولاية على الحج هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْحَجِيجِ. وَالثَّانِي: عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ، فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ فَهُوَ وِلَايَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ. وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمُوَلَّى أَنْ يَكُونَ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ وَهَيْبَةٍ وَهِدَايَةٍ.
Artinya: “Bab Kesepuluh: Kewenangan dalam Urusan Haji. Kewenangan dalam urusan haji ini terbagi menjadi dua macam: Pertama, kewenangan untuk mengatur perjalanan jamaah haji. Kedua, kewenangan untuk menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji. Adapun pengaturan perjalanan jamaah haji merupakan kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan, kepemimpinan, dan pengelolaan. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang diberi kewenangan tadalah memiliki sifat yang ditaati, kecakapan dalam berpikir dan mengambil keputusan, keberanian, kewibawaan, serta kemampuan memberikan arahan dan bimbingan.” (Ahkamul Sulthaniyah, Kairo: Darul Hadits, tt, halaman 172).
Ruang Lingkup Pengelolaan Perjalanan Jamaah
Lebih jauh, Imam al-Mawardi memerinci sejumlah tugas pokok dalam lingkup pengelolaan perjalanan jamaah haji (tasyir al-hujjaj):
وَاَلَّذِي عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: جَمْعُ النَّاسِ فِي مَسِيرِهِمْ وَنُزُولِهِمْ حَتَّى لَا يَتَفَرَّقُوا، فَيَخَافُ النَّوَى وَالتَّغْرِيرَ. وَالثَّانِي: تَرْتِيبُهُمْ فِي الْمَسِيرِ وَالنُّزُولِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ مُقَادًا، حَتَّى يَعْرِفَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مُقَادَهُ إذَا سَارَ، وَيَأْلَفَ مَكَانَهُ إذَا نَزَلَ، فَلَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ وَلَا يَضِلُّونَ عَنْهُ. وَالثَّالِثُ: يَرْفُقُ بِهِمْ فِي السَّيْرِ حَتَّى لَا يَعْجِزَ عَنْهُ ضَعِيفُهُمْ وَلَا يَضِلَّ عَنْهُ مُنْقَطِعُهُمْ
Artinya: “Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kewenangan tersebut ada sepuluh. Pertama, mengumpulkan jamaah ketika melakukan perjalanan dan ketika singgah agar mereka tidak tercerai-berai sehingga terhindar dari risiko tersesat dan bahaya. Kedua, mengatur mereka dalam perjalanan dan ketika singgah dengan memberikan arahan kepada setiap kelompok agar masing-masing mengetahui jalur perjalanannya dan terbiasa dengan tempat singgahnya. Ketiga, memperlakukan mereka dengan baik selama perjalanan, sehingga orang yang lemah tidak tertinggal dan orang yang terpisah dari rombongan tidak tersesat.” (Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, halaman 172).
Penjelasan klasik ini memperlihatkan aspek tasyir al-hujjaj berfokus penuh pada pengorganisasian rombongan dan perlindungan jamaah rentan. Dalam manajemen haji modern, ruang lingkup tersebut bersinggungan langsung dengan layanan transportasi, pemondokan, konsumsi, pengamanan, serta administrasi umum.
Tugas Ritual yang Wajib Dipegang Umat Islam
Berbeda dengan urusan logistik, kategori kewenangan kedua yaitu iqamat al-hajj menyentuh inti pelaksanaan ibadah secara langsung. Imam al-Mawardi memberikan batasan ketat bagi pemegang otoritas pada sektor ritual ini:
وَإِنْ كَانَتْ الْوِلَايَةُ عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ فَهُوَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ فِي إقَامَةِ الصَّلَوَاتِ، فَمِنْ شُرُوطِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ مَعَ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي أَئِمَّةِ الصَّلَوَاتِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ وَأَحْكَامِهِ، عَارِفًا بِمَوَاقِيتِهِ وَأَيَّامِهِ -الي ان قال- وَاَلَّذِي يَخْتَصُّ بِوِلَايَتِهِ وَيَكُونُ نَظَرُهُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَسَادِسٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ: أَحَدُهَا: إشْعَارُ النَّاسِ بِوَقْتِ إحْرَامِهِمْ، وَالْخُرُوجُ إلَى مَشَاعِرِهِمْ؛ لِيَكُونُوا لَهُ مُتَّبِعِينَ، وَبِأَفْعَالِهِ مُقْتَدِينَ. وَالثَّانِي: تَرْتِيبُهُمْ لِلْمَنَاسِكِ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ الشَّرْعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ فِيهَا فَلَا يُقَدِّمُ مُؤَخَّرًا وَلَا يُؤَخِّرُ مُقَدَّمًا، سَوَاءٌ كَانَ التَّرْتِيبُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مُسْتَحَبًّا. وَالثَّالِثُ: تَقْدِيرُ الْمَوَاقِفِ بِمَقَامِهِ فِيهَا وَمَسِيرِهِ عَنْهَا، كَمَا تُقَدَّرُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ.
“Apabila kewenangan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji, kedudukannya seperti imam dalam pelaksanaan shalat. Di antara persyaratan pemegang kewenangan tersebut, selain persyaratan yang berlaku bagi imam shalat, adalah harus mengetahui manasik haji dan hukum-hukumnya, serta memahami waktu-waktu dan hari-hari pelaksanaannya. Adapun hal-hal yang menjadi kewenangan khususnya dan menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya terbatas pada lima ketentuan yang disepakati, serta ketentuan keenam yang masih diperselisihkan.”
“Pertama, memberitahukan kepada masyarakat tentang waktu mereka mulai berihram dan waktu keberangkatan menuju tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji (masyā‘ir), agar mereka mengikuti kepemimpinannya dan menjadikan tindakan-tindakannya sebagai pedoman. Kedua, mengatur urutan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Sebab, dalam hal ini ia menjadi pemimpin yang diikuti. Oleh karena itu, ia tidak boleh mendahulukan amalan yang seharusnya diakhirkan dan tidak boleh mengakhirkan amalan yang seharusnya didahulukan, baik urutan tersebut merupakan ketentuan yang wajib maupun yang dianjurkan. Ketiga, menentukan waktu keberadaan jamaah di tempat-tempat wukuf berdasarkan waktu ia sendiri berada di tempat-tempat tersebut dan waktu keberangkatannya meninggalkannya. Hal ini sebagaimana waktu pelaksanaan shalat para makmum mengikuti waktu shalat imam.” (Imam al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, halaman 174-175).
Garis Pemisah Layanan Teknis dan Bimbingan Syariat
Pemetaan tersebut menunjukkan garis pemisah yang tegas antara layanan teknis dan bimbingan syariat. Pekerjaan administratif, teknis medis, serta dukungan logistik tidak mensyaratkan penguasaan ilmu manasik.
Sebaliknya, fungsi pembimbingan ibadah, penentuan waktu ihram, hingga pengaturan tata urutan wukuf merupakan wilayah iqamat al-hajj. Bidang keagamaan krusial ini mutlak menjadi tanggung jawab petugas Muslim yang menguasai ilmu fiqih.
Landasan Syariat Meminta Bantuan Non-Muslim
Literatur fiqih juga membahas hukum meminta bantuan warga non-Muslim dalam urusan kemaslahatan umat. Imam an-Nawawi menguraikan kaidah ini dalam kitab Syarah Shahih Muslim pada bab kemakruhan meminta bantuan orang kafir saat perang.
Beliau mengutip pandangan Imam al-Syafi‘i dan ulama besar lainnya mengenai syarat kebolehan menjalin kerja sama tersebut:
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ إِنْ كَانَ الْكَافِرُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ بِهِ اسْتُعِينَ بِهِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ
Artinya: “Imam al-Syafi‘i dan ulama lainnya berpendapat: Apabila orang kafir tersebut memiliki pandangan dan sikap yang baik terhadap kaum Muslimin, serta terdapat kebutuhan untuk meminta bantuannya, maka bantuan darinya boleh dimanfaatkan. Jika tidak demikian, hukumnya makruh.” (Imam an-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Beirut: Darul Ihya’ Atturots, tt, juz XII, halaman 198-199).
Meskipun Imam an-Nawawi menuliskan kaidah ini dalam konteks peperangan, prinsip dasarnya berlaku pada urusan pelayanan publik umat Islam. Syariat membolehkan pemanfaatan tenaga non-Muslim selama terdapat kebutuhan nyata, membawa manfaat, dan pihak pembantu bersikap baik.
Relevansi Konsep Kewarganegaraan Munas NU 2019
Dalam konteks kebangsaan Indonesia, pandangan ini selaras dengan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama tahun 2019. Forum ulama tersebut menegaskan warga non-Muslim dalam sistem negara bangsa berstatus sebagai warga negara (muwathin) dengan hak dan kewajiban setara.
Konsep muwathanah menggeser relasi antarumat beragama dari sekat konflik masa lalu menuju kolaborasi pelayanan publik. Perbedaan keyakinan tidak menghalangi sesama warga negara untuk menyukseskan agenda nasional demi kemaslahatan bersama.
Batas Penugasan PPIH dan Aturan Arab Saudi
Penerapan prinsip kebolehan tersebut tetap wajib mengikuti hukum positif di Indonesia maupun regulasi Arab Saudi. Berdasarkan Pasal 49 Permen Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025, pembagian tugas PPIH terbagi menjadi tiga tingkatan wilayah:
-
PPIH Pusat bertugas mengoordinasikan kinerja PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi serta membentuk pusat layanan operasional di embarkasi.
-
PPIH Embarkasi memegang tanggung jawab melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah di asrama haji embarkasi tanah air.
-
PPIH Arab Saudi menjalankan fungsi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah di Tanah Suci sekaligus mengoordinasikan PPIH Kloter.
Struktur pembagian tugas ini membuktikan banyak pos pekerjaan pada tingkat pusat dan embarkasi bersifat manajerial murni. Tenaga kesehatan, operator sistem informasi, petugas transportasi, serta tim administrasi dapat diisi tenaga profesional lintas agama tanpa mengganggu aspek ritual.
Kendati demikian, penempatan petugas haji non-Muslim menghadapi batasan geografis mutlak ketika menyangkut penugasan luar negeri. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melarang keras warga non-Muslim memasuki wilayah suci Kota Makkah dan kawasan masya’ir.
Pengecualian syarat agama dalam regulasi Indonesia tentu tidak otomatis memberikan izin masuk ke Tanah Haram. Otoritas penyelenggara haji wajib menyesuaikan penempatan personel dengan kedaulatan hukum yang berlaku di Arab Saudi.
Pada akhirnya, polemik pelibatan warga non-Muslim sebagai petugas haji tidak bisa terjawab dengan larangan atau kebolehan mutlak. Hukum pelibatannya sangat bergantung pada jenis pekerjaan, ruang lingkup kewenangan, kompetensi profesional, serta lokasi penugasannya di dalam negeri.(ust)










Komentar